Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Penyebab Krisis Keuangan Garuda Indonesia

Kompas.com - 04/06/2021, 10:11 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka-bukaan terkait kondisi krisis keuangan yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Restrukturisasi pun menjadi upaya untuk menyelamatkan maskapai pelat merah ini.

Perseroan diketahui memiliki utang mencapai Rp 70 triliun atau sekitar 4,5 miliar dollar AS.

Baca juga: Utang Garuda Indonesia Membengkak Rp 70 Triliun, DPR Minta Audit Laporan Keuangan

Di sisi lain, pendapatan yang dimiliki Garuda Indonesia hanya 50 juta dollar AS per bulan, sementara beban biaya yang dikeluarkan 150 juta dollar AS per bulan.

Itu artinya Garuda Indonesia terus merugi 100 juta dollar AS atau sekitar 1,43 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS) setiap bulannya.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021) kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo pun mengungkapkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab masalah keuangan Garuda Indonesia saat ini.

1. Persoalan dengan lessor

Selain memang terdampak pandemi Covid-19 yang membuat rendahnya penerbangan penumpang, persoalan lainnya adalah terkait penyewa pesawat atau lessor.

Saat ini Garuda Indonesia bekerja sama dengan 36 lessor, yang sebagian di antaranya terlibat kasus korupsi dengan manajemen lama.

"Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor. Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," ujar Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: [POPULER MONEY] Gaji ke-13 ASN | Penyebab Keuangan Garuda Indonesia Terus Merugi


Menurut dia, pemetaan diperlukan untuk mengetahui lessor yang bertindak 'nakal' guna dilakukan negosiasi yang tepat.

Di sisi lain, Erick meyakini sejumlah lessor juga telah bekerja sama dengan jujur.

Kendati demikian, harga penyewaan pesawat yang dipatok oleh lessor yang sekalipun tidak terlibat korupsi, menurut Erick terasa tetap mahal di kondisi saat ini.

Sehingga, negosiasi pada tipe lessor ini juga sangat diperlukan.

"Kami juga mesti jujur, ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu, tetapi pada hari ini kemahalan karena ya kondisi. Itu yang kami juga harus negosiasi ulang. Nah beban terberat saya rasa itu," jelas Erick.

Baca juga: Wamen BUMN Buka-bukaan soal Kondisi Garuda Indonesia yang Terus Merugi

Senada, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, salah satu masalah utama di Garuda Indonesia adalah terlalu tingginya beban biaya penyewaan pesawat dari lessor yang melebihi kewajaran.

"Memang masalah utama Garuda sejak masa lalu, karena leasing-leasingnya memang melebihi cost yang wajar," imbuh dia.

2. Terlalu banyak jenis pesawat

Selain harga sewa yang kemahalan, persoalan Garuda Indonesia juga ada pada penggunaan jenis pesawat yang terlalu banyak.

Kartika menyebutkan, penggunaannya mulai dari Boeing 737-777, A320, A330, ATR, hingga Bombardier sehingga sulit untuk melakukan efisiensi.

"Memang jenis pesawat juga terlalu banyak, sehingga efisiensi menjadi bermasalah," kata pria yang akrab disapa Tiko itu.

Baca juga: Menurut Erick Thohir, Ini Penyebab Keuangan Garuda Indonesia Terpuruk

3. Kesalahan bisnis model Garuda Indonesia

Menurut Erick, beban berat yang juga dihadapi Garuda Indonesia adalah bisnis model yang kurang tepat.

Ia menilai, seharusnya maskapai pelat merah itu mengubah bisnis modelnya dengan fokus pada pasar penerbangan domestik.

Hal ini didasari pada data kepariwisataan nasional.

sebanyak 78 persen merupakan perjalanan yang dilakukan turis domestik, sedangkan 22 persen lainnya adalah turis asing.

Dia mengatakan, tingginya penerbangan domestik tersebut tak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang adalah negara kepulauan.

Baca juga: Hadapi Situasi Sulit, Dirut Garuda Indonesia: Kami Fokus Pemulihan Kinerja

Sehingga salah satu akses untuk melakukan perjalanan antarpulau yaitu dengan penerbangan.

Potensi ini yang seharusnya dimanfaatkan Garuda Indonesia.

Erick mengatakan, pihaknya telah bicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk memberikan dukungan jika nantinya tidak semua bandara terbuka bagi maskapai asing.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, yang tak memungkinkan penerbangan dari luar negeri bisa bebas masuk ke semua bandara.

Menurut dia, kondisi ini jadi kesempatan Garuda Indonesia untuk memperbaiki kinerja.

Baca juga: Akankah Nasib Garuda Indonesia Sama seperti Merpati Airlines?

"Jadi beberapa titik bandara di buka (bagi pesawat asing), tapi untuk ke rute domestik lainnya hanya boleh Garuda atau penerbangan swasta domestik lainnya," jelas Erick.

Sementara itu, Tiko menambahkan, sejumlah rute penerbangan Garuda Indonesia memang tak menguntungkan, terutama untuk rute penerbangan internasional.

"Rute-rutenya banyak diterbangi yang tidak profitable. Penerbangan ke dalam negeri sebelum Covid-19, itu pada tahun 2019 untung tapi yang luar negeri malah rugi," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com