Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Ancam Blokir Akses Obligor BLBI dari Semua Lembaga Keuangan

Kompas.com - 04/06/2021, 12:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah bakal memblokir rekening para obligor maupun debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari semua lembaga keuangan.

Pemblokiran dilakukan dengan kerja sama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan bekerja sama dengan BI dan OJK agar akses mereka terhadap lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, karena nama-nama mereka jelas," kata Sri Mulyani dalam konferensi virtual pembentukan Satgas BLBI, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Obligor BLBI Tak Kooperatif Bisa Jadi Koruptor, Pemerintah Ancam Sanksi Pidana

Untuk itu sebelum aksi pemblokiran dilakukan, Sri Mulyani meminta obligor dan debitur berniat baik mendatangi pemerintah.

Dia mengaku akan sangat menghargai niat baik tersebut, meski tetap melaksanakan asas proporsionalitas.

Saat ini kata Sri Mulyani, sudah ada beberapa keturunan obligor yang mendatangi pemerintah untuk menyelesaikan masalah obligor pada tahun 1998 silam.

"Sekarang turunannya putra putrinya reaching out kepada kita dan berniat menyelesaikan. Itu niat baik yang kita hargai. Namun kita juga ada asas proporsionalitas, kalau utangnya besar dan bayarnya hanya Rp 1 miliar, ya mungkin kita lihat juga. Tapi tetap kita akan menghargai mereka yang melakukan reach out," ungkap Sri Mulyani.

Sebelum melakukan pemblokiran, pemerintah bakal lebih dulu melakukan beragam cara, mulai dari pelacakan bekerjasama dengan K/L hingga penagihan.

Baca juga: Pemerintah ke Obligor BLBI: Tidak Ada yang Bisa Bersembunyi

Dia berharap, kerja Satgas BLBI dalam 3 tahun mencapai hasil memuaskan, yakni sebagian besar maupun keseluruhan aset negara dari BLBI bisa kembali kepada negara.

"Kita berharap semoga bisa bekerja secara rapi menutup semua aset, paling tidak yang ada di dalam negeri dulu. Itu juga cukup banyak dan signifikan," pungkas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, pemerintah membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bakal bekerja selama 3 tahun, untuk bekerja menagih para obligor dan debitur BLBI.

Pembentukan Satgas dilakukan usai Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Keppres itu menegaskan dibentuknya Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

Whats New
Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Rilis
Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Work Smart
BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

Whats New
PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

Rilis
IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+