Gara-gara Yuan Digital, Negara G7 Kebut Aturan Internasional Terkait Mata Uang

Kompas.com - 05/06/2021, 09:04 WIB
Ilustrasi: mata uang China, yuan setkab.go.idIlustrasi: mata uang China, yuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri keuangan negara G7 bakal membahas aturan mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Salah satu yang aturan yang dibahas dan diatur adalah yuan China ke dalam kerangka peraturan internasional.

Mengutip Nikkei Asia, Sabtu (5/6/2021), para menteri keuangan yang memulai pertemuan di London, Inggris, ini akan memilah potensi masalah yang timbul dari mata uang digital.

Rencananya, aturan baru soal mata uang digital bakal diumumkan setelah musim gugur tahun ini.

Baca juga: China Bakal Rilis Yuan Digital, Layanan Cadangan untuk AliPay dan WeChat

Aturan mata uang digital perlu segera dibahas, lantaran China agresif mengeluarkan yuan digital. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat menimbulkan zona ekonomi baru yang berpusat di sekitar negara-negara itu.

Kerangka kerja semacam itu dinilai dapat merusak sistem mata uang yang ada saat ini, yakni berdasarkan mata uang dollar AS.

Tercatat, China telah mengeluarkan versi digital mata uang nasionalnya pada Oktober 2020, sebagai bagian dari program percontohan skala besar. Pemerintah Negeri Tirai Bambu berencana meresmikan mata uang dan membawanya ke dalam sirkulasi pada akhir tahun 2022.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika zona ekonomi digital-yuan menjadi tangguh, maka "sanksi Barat" akan menjadi ompong. Istilah sanksi barat merujuk pada hukuman khas bagi negara-negara yang melanggar aturan internasional, seperti memblokir segala transaksi yang berhubungan dengan dollar AS.

Penciptaan yuan digital membuat pemerintah China akan memiliki akses ke data transaksi yuan digital.

Baca juga: Bank Sentral China Makin Gencar Sebarkan Yuan Digital

 

Secara langsung dinilai akan ada pelanggaran data privasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menekan ucapan dan mengusir lawan politik.

Sementara dalam pertemuan negara G7 sebelumnya yang berlangsung bulan Oktober 2020, Menteri Keuangan negara G-7 dan gubernur bank sentral sudah merilis pernyataan bersama yang menyerukan transparansi dan supremasi hukum untuk mata uang tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber nikkei
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.