Jadi PNS, Wajib Hukumnya Setia dan Taat kepada Pemerintah Halaman 3

Kompas.com - 05/06/2021, 10:26 WIB

Muhammad Idris

Penulis

Lihat Foto

Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.(AFP/JUNI KRISWANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) adalah profesi idaman bagi banyak orang di Tanah Air. Gaji dan tunjangan tetap, serta jaminan masa pensiun, jadi salah satu daya tarik utamanya.

Profesi PNS juga identik dengan prestise di masyarakat. Hal yang seringkali berlaku sama untuk profesi aparatur negara lain seperti menjadi bagian dari anggota TNI dan Polri.

PNS juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Baca juga: Berapa Gaji PNS 2021 Terbaru?

Sementara itu, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Untuk mengatur perilaku PNS dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang terus diperbaharui. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Artinya, menjadi pegawai negeri sipil adalah siap menerima risiko beberapa aspek kehidupan diatur oleh negara seperti pernikahan, perceraian, aspirasi politik, penyampaian kritik kepada pemerintah, dan sebagainya.

Wajib patuh kepada pemerintah

Selain itu, PNS juga wajib hukumnya untuk setia dan taat kepada negara, dalam hal ini pemerintah.

"Setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah," bunyi Pasal 3 angka (3) PP Nomor 53 Tahun 2010.

Arti setia dan taat kepada pemerintah ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 3 angka (3) di PP yang sama.

"Yang dimaksud dengan "setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah" adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi penjelasan Pasal 3 angka (3).

Gaji dan tunjangan PNS

Gaji PNS saat ini didasarkan atas pembagian pada golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Skema penggajian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019.

Artinya untuk gaji pokok, besarannya sama untuk seluruh PNS di Indonesia, baik yang bekerja di instansi pusat maupun daerah atau pemda.

Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV. Hitungan gaji dari yang paling rendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

Golongan I (lulusan SD dan SMP)