Mantan Menteri ESDM: Indonesia Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen

Kompas.com - 05/06/2021, 13:15 WIB
Mantan menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembangunan PLTN harus mempertimbangkan banyak aspek, Rabu (26/9/2018) KOMPAS.com / Mei LeandhaMantan menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembangunan PLTN harus mempertimbangkan banyak aspek, Rabu (26/9/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro menilai, Indonesia butuh badan pengelola hulu migas yang independen.

Tujuannya untuk menggiatkan investasi di hulu migas mengingat RI masih membutuhkan migas untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.

Nantinya badan khusus di luar pemerintahan ini bakal melakukan pengaturan, pengurusan, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan migas yang dilandasi peraturan perundang-perundangan.

Baca juga: Investor Hulu Migas Ramai-ramai Hengkang dari Pengelolaan Blok Migas Tanah Air

"Di masa depan perlu dipastikan kontrak kerjasama dengan KKKS dilakukan oleh badan khusus independen, bukan dengan pemerintah. Tujuannya, agar segala risiko bisnis tidak terkena kepada negara," kata Purnomo dalam siaran pers, Sabtu (5/6/2021).

Banyak kasus hulu migas yang akhirnya menyeret negara berhadapan dengan tuntutan pengadilan. Kasus tersebut terjadi karena pemerintah terlibat dalam Pengelolaan kontrak.

"Saya mengingatkan agar kita tidak melupakan sejarah karena ia adalah guru yang baik, yang dapat kita jadikan pelajaran untuk membuat masa depan lebih baik," ujar Purnomo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebetulnya kata Purnomo, pembentukan BP Migas sudah cukup ideal. Sebab di dalamnya tidak termasuk dalam eksekutif dan bukan bagian dari BUMN yang menjalankan bisnis migas.

Terbukti sejak dibentuk badan independen itu, laba Pertamina mengalami kenaikan. BP Migas pun dianggap mampu mengawal industri hulu migas dengan baik kala itu lantaran banyak proyek yang lahir.

Beberapa proyek yang dimaksud adalah Tangguh Train 1 sampai 3, dan pengembangan Lapangan Cepu yang kini memasok 30 persen produksi nasional.

Sayang, proses tarik-menarik masih terlihat ketika BP Migas terbentuk sehingga 4 kali menghadapi judicial review. Judicial review terakhir pada tahun 2012 berefek pada pembubaran BP Migas dan diganti SKK Migas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.