Pemerintah Mau Terapkan Tarif Pajak Minimum, Begini Respons Pengusaha

Kompas.com - 07/06/2021, 16:29 WIB
Ilustrasi pajak ThinkstockIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menolak adanya rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan tarif pajak minimum atau alternative minimum tax (AMT).

Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya memaksakan adanya tarif minimum pajak, apalagi di tengah kondisi saat ini.

“Kalau memang usaha belum menguntungkan, masa iya pemerintah mau memajaki juga?” lontarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (6/6/2021).

Ajib kemudian menilai, bila pemerintah tetap kukuh dalam menerapkan hal ini, maka ini mengisyaratkan pemerintah hanya ingin mengambil manfaat dari wajib pajak tanpa melihat kondisi di lapangan.

“Bila dikembalikan ke definisi penghasilan itu sendiri, ini sangat bertentangan dengan filosofi pajak penghasilan itu sendiri,” ujarnya.

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17 Ditutup Tengah Malam Ini, Segera Daftar!

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan AMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan paparan Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (31/5/2021), AMT ditujukan bagi WP Badan dengan pajang penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.

Dalam dokumen draft perubahan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, dijelaskan bahwa WP badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPH terutang tidak melebihi 1 persen dari penghasilan bruto, maka akan dikenai pajak penghasilan minimum.

“Pajak penghasilan minimum sebagaimana dimaksud dihitung dengan tarif 1 persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto,” ujar Pasal 31F ayat (2). (Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo)

Baca juga: Simak, Ini Cara Menghitung Besaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Tolak tarif minimum pajak, pengusaha: Pemerintah hanya ingin mengambil manfaat



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.