Negara G7 Sepakat Pajaki Perusahaan Digital 15 Persen, Ini Respon Pemerintah RI

“Sampai saat ini, Indonesia dan negara-negara anggota lain terus berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam pencapaian konsensus global, yang tidak hanya terkait Global Minimum Tax tetapi atas pemajakan ekonomi digital secara luas, yang direncanakan tercapai pada pertengahan tahun 2021 ini,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Senin (7/6/2021).

Dalam konteks payung hukum di Indonesia, Neilmaldrin menjelaskan dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pajak penghasilan dari perusahaan digital yang merupakan treaty partner dengan Indonesia akan dikenakan Electronic Transaction Tax (ETT) atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE).

Akan tetapi, Neilmaldrin bilang pemungutan dengan cara tersebut dapat dilakukan setelah konsensus global tercapai. Meski dia menegaskan, bila konsensus OECD dalam inclusive framework tidak mencapai mufakat di pada 2021, pemerintah sudah memikirkan jalan keluarnya.

“Apabila konsensus global gagal tercapai pada akhirnya banyak negara di dunia akan melanjutkan rencana penyusunan ataupun implementasi regulasi yang dibutuhkan untuk secara fair menerapkan skema pemajakan ekonomi digital,” kata Neilmaldrin.

Merujuk UU 11/2020 menegaskan PTE baru dapat diterapkan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, adanya pemenuhan kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence (SEP) dari pelaku usaha PMSE luar negeri di Indonesia, dengan kata lain tidak perlu kehadiran fisik perusahaan.

Kedua, pelaku usaha PMSE tersebut berasal dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dari sisi tarif PTE lebih lanjut akan diatur dalam aturan pelaksana jika kebijakan tersebut diterapkan.

Sebagai informasi, hingga saat ini dari sebanyak 70 P3B yang telah dilakukan Indonesia terdapat 69 P3B yang mengatur mengenai kriteria BUT dalam kesepakatannya.

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Negara G7 sepakat pajaki perusahaan digital 15%, ini respon pemerintah Indonesia