Viral Driver Gojek Ancam Mogok karena Insentif Turun, Bagaimana Faktanya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengemudi atau driver ojek online (ojol) Gojek dikabarkan melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes atas perubahan kebijakan insentif.

Para driver mengeluhkan kebijakan insentif yang menurun usai merger Gojek-Tokopedia menjadi GoTo.

Kabar aksi mogok ini diketahui lewat viralnya tangkapan layar siaran pers di sosial media yang berjudul 'Maaf untuk Konsumen, Kami Mogok Kerja karena GoTo Tidak Memanusiakan Kami'. Namun, tangkapan layar itu tak memuat identitas asosiasi driver didalamnya.

Pada siaran pers tersebut, tertulis bahwa driver ojol menaruh harapan akan adanya peningkatan hidup yang layak usai merger menjadi GoTo. Namun, keputusan yang diumumkan oleh GoTo dalam Kopdar pada 5 Juni 2021 justru meruntuhkan harapan para driver.

Baca juga: Ini Pembagian Kepemilikan Saham Goto, Siapa Paling Besar?

"GoTo dengan tanpa berunding dengan kami sebagai mitra mereka, memutuskan secara sepihak pengurangan insentif bagi driver dalam layanan Gokilat. Pengurangan insentif bagi driver layanan Gokilat ini tentu sangat merugikan driver, apalagi kami hanya menerima pendapatan 2.000/km," tulis siaran pers tersebut dikutip Kompas.com, Senin (7/6/2021).

Tangkapan layar siaran pers itu pun memuat rincian penurunan insentif dari bagian layanan antar GoSend tersebut. Seperti di Jabodetabek, sebelumnya saat menyelesaikan 5 pengantaran mendapat insentif Rp 10.000, namun insentif berubah menjadi Rp 1.000 per pengantaran untuk pengantaran ke 1-9.

Lalu sebelumnya saat menyelesaikan 8 pengantaran mendapat insentif Rp 30.000, namun insentif menjadi Rp 2.000 per pengantaran untuk pengantaran ke 10-14. Serta sebelumnya saat menyelesaikan 10 pengantaran mendapat insentif Rp 45.000, namun insentif menjadi Rp 2.500 per pengantaran untuk pengantaran ke 15 dan seterusnya.

Sementara di Bandung, sebelumnya insentif Rp 14.000 di dapat setelah menyelesaikan 6 pengantaran, namun insentif menjadi Rp 1.000 per pengantaran untuk pengantaran ke 1-11. Lalu sebelumnya saat menyelesaikan 12 pengantaran mendapat insentif Rp 28.000, namun insnetif menjadi Rp 1.500 per pengantaran untuk pengantaran ke 12-17.

Serta sebelumnya saat menyelesaikan 18 pengantaran mendapat insentif Rp 42.000, namun insentif menjadi Rp 2.000 per pengantaran untuk pengantaran ke 18 dan seterusnya.

Para driver menilai keputusan sepihak GoTo bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 yang juga mengatur kemitraan. Di mana proses kemitraan harus dilakukan dengan setara, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan, maka semestinya tidak mengambil keputusan sepihak melainkan melalui perundingan bersama.

Selain itu dinilai bertentangan dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang penentuan biaya jasa driver/kurir roda dua. Di mana formulasinya yakni meliputi biaya penyusutan kendaraan dan ponsel, bunga modal, pengemudi, asuransi, pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, ban, pemeliharaan dan perbaikan, pulsa atau kuota internet, dan profit untuk mitra.

"Akan tetapi perubahan insentif dan pengaturan tarif yang dilakukan GoTo tidak berdasar pada aturan tersebut, dan tidak ada penelitian untuk menghitung biaya jasa drover guna melakukan perubahan kebijakan insentif," tulis siara pers itu.

Oleh sebab itu para driver mengajukan 3 tuntuan dalam aksi mogok kerja dengan off bid secara massal. Pertama, meminta keputusan pemberlakuan insentif terbaru yang diberlakukan pada 8 Juni 2021 dicabut dan aturan insentif tetap menggunakan skema sebelumnya.

Kedua, GoTo harus menaati aturan yang berlaku dengan kemitraan dan penghitungan biaya jasa driver. Ketiga, mendesak pemerintah untuk menegakan aturan yang berlaku sehingga tidak membuat perusahaan platform saling berperang tarif dan promosi yang dampaknya merugikan driver/kurir.

Baca juga: Aturan COD: Pembeli Wajib Bayar ke Kurir Sebelum Buka Paket