PPN Naik 12 Persen, Pengusaha: Bisa Berdampak ke Daya Beli Masyarakat

Kompas.com - 08/06/2021, 13:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12 persen dari 10 persen yang berlaku saat ini.

Pemerintah bakal menyiapkan skema multitarif PPN, yakni pengenaan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang biasa dibeli kelas menengah atas.

Meski baru pembahasan, kenaikan tarif pajak 12 persen mendapat sorotan dari pelaku industri.

Baca juga: Sederet Pajak yang Diubah Pemerintah, Mulai dari PPN hingga PPh Pribadi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kenaikan tarif pajak mencapai 12 persen perlu momentum yang tepat.

Pasalnya, kenaikan tarif akan menaikkan biaya operasional perusahaan, yang notabene sudah sulit saat menghadapi pandemi Covid-19. Biaya operasional yang dimaksud adalah pembelian bahan baku yang terkena PPN.

"Kenaikan bahan baku akan menaikkan harga produk. Dampaknya bisa daya beli masyarakat berpotensi menurun dan akan menyumbang inflasi," kata Sarman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Cara Menghitung Besaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

PPN yang ditanggung konsumen ini dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Sebab saat ini, konsumsi rumah tangga masih tumbuh minus meski kenaikan PPN hanya 2 persen.

"Kondisi ekonomi kita masih di zona resesi perlu pertimbangan matang pemerintah. Perlu pertimbangan dan kehati-hatian," beber Sarman

Memang kata Sarman, ketika ekonomi pulih pemerintah perlu menggenjot penerimaan negara dengan menaikkan jumlah wajib pajak atau membuat kebijakan baru.

Namun, momentum kenaikan tarif PPN ini perlu dipertimbangkan lagi secara matang.

"Menurut hemat kami momentumnya harus tepat sehingga efektivitasnya dapat dirasakan oleh pemerintah. Dan pelaku usaha tidak terbebani dengan kewajiban membayar pajak, di satu sisi kondisi ekonomi kita masih posisi resesi," ucap Sarman.

Baca juga: PPN Bakal Naik, Ini Dua Opsi Kenaikannya

Berdasarkan draft RUU KUP, pemerintah akan mengenakan tarif berbeda pada setiap barang/jasa. Tarif berbeda sebagaimana dimaksud dikenakan paling rendah 5 persen dan paling tinggi 25 persen.

Tarif yang berbeda bisa saja dikenakan pada penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu, dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar/dalam daerah pabean.

Pemerintah juga menetapkan tarif PPN sebesar 0 persen untuk ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

"Kita ingin justru memberikan dukungan bagi akses publik terhadap barang-barang yang dibutuhkan, yang selama ini mungkin dikenai pajak 10 persen, nanti bisa dikenai pajak 5 persen atau 7 persen," kata Yustinus dalam diskusi Infobank secara virtual, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Siapkan Ancang-ancang, PPN Bakal Naik Jadi 12 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Whats New
Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Work Smart
Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Whats New
Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Spend Smart
Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

Whats New
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Desember 2022 Sudah 91,7 Persen

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Desember 2022 Sudah 91,7 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Bidik Transaksi Harbolnas 2022 Tembus Rp 27 Triliun

Mendag Zulhas Bidik Transaksi Harbolnas 2022 Tembus Rp 27 Triliun

Whats New
IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

Whats New
Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Whats New
Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Earn Smart
KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

Whats New
Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Whats New
BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

Whats New
Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Whats New
Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.