Dekatkan Masyarakat dengan Sarana Pelatihan, Kemenaker Andalkan BLK Komunitas

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya terus mendekatkan masyarakat dengan sarana dan prasarana pelatihan di tingkat basis sebagai bagian dari upaya memulihkan sektor ketenagakerjaan.

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).

Dia mengatakan itu dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian BLKK Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).

Dengan pembangunan BLKK, jelasnya, pemerintah bertekad menjangkau segala sudut yang belum terjangkau lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta.

“BLKK memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM, Kemenaker Wajibkan BLK Komunitas Bersinergi dengan Industri

Untuk itu, Ida pun menegaskan, kehadiran BLKK sangat strategis. Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun telah membangun 1.014 BLKK pada 2020.

“Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLKK merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,” ungkapnya.

Hingga saat ini, jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri sebanyak 2.127 sejak dimulai pada 2017 dan dikelola di lembaga keagamaan, seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ida mengatakan, dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLKK, Kemenaker bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun.

Baca juga: 3 Isu Pekerja Ini Jadi Fokus Kemenaker di GNB

“Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama dari lima program prioritas yang telah ditetapkan,” jelasnya di depan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.