Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2022, Pemerintah Diminta Dorong Konsumsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,2-5,8 persen di tahun depan sebagai dasar menyusunan Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi itu diupayakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

Panitia Kerja (Panja) pertumbuhan dan pembangunan nasional DPR RI mengungkapkan, upaya mencapai ekonomi hingga 5,8 persen pada tahun 2022 diperlukan kebijakan program baik dari otoritas fiskal dan Sektor Jasa Keuangan.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang menjadi landasan dalam menyusun APBN jadi sangat penting. Oleh karena itu, APBN 2022 dalam menciptakan PE yang berkualitas membutuhkan upaya kebijakan dan program pemerintah," kata anggota DPR Fraksi PDIP, Dolfie OFP dalam Rapat Kerja bersama Menkeu, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Vaksinasi Jadi Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 2022 Capai 5,2 Persen

Dari sisi pengeluaran, DPR meminta program dan kebijakan dalam APBN tahun 2022 tetap mendukung, meningkatkan, dan melindungi daya beli masyarakat tidak mampu.

Pada KEM PPKF, pemerintah menetapkan konsumsi masyarakat di tahun 2022 tumbuh pada rentang 5,1 hingga 5,3 persen.

"Belanja pemerintah diarahkan untuk belanja berkualitas yang ditandai dengan manfaat belanja yang langsung dirasakan oleh rakyat di sektor-sektor produktif, belanja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan produktifitas, dan memperkuat daya saing industri pengolahan," beber Dolfie.

Adapun untuk meningkatkan investasi tahun depan, pemerintah perlu mengefektifkan peran LPI dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Asal tahu saja, investasi ditargetkan pada rentang 5,4-6,9 persen sebagai komponen pertumbuhan ekonomi kedua terbesar.

Sementara dalam ekspor impor, pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi komoditas unggulan, khususnya pangan dari kebijakan impor.

"Agar tidak mendistorsi produktifitas dan kesejahteraan rakyat di bidang pangan, memperkuat industri berorientasi ekspor, serta memperkuat industri yang dapat ganti bahan baku impor," ungkap Dolfie.

Sementara dari sisi produksi, pemerintah diminta membuat kebijakan yang terkaut dengan lapangan usaha untuk pertanian, konstruksi, perdagangan, perumahan, dan sebagainya.