Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat Menteri Investasi ke DPR: Naik Level Jadi Kementerian, tapi Anggaran Diturunkan

Kompas.com - 08/06/2021, 18:25 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan curahan hatinya (curhat) ke Komisi VI DPR terkait pagu anggaran 2022 kementeriannya yang lebih kecil dibandingkan tahun 2021.

Pada 2021, Kementerian Investasi hanya mendapatkan anggaran Rp 711,5 miliar. Padahal, saat masih berupa lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), anggaran yang dikucurkan negara mencapai Rp 930 miliar.

"Ketika masih badan anggaran kita tinggi, tapi begitu naik ke kementerian anggarannya diturunkan," ujar Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Gunakan HP Saat Transaksi di SPBU, Aman atau Tidak?

Meski anggaran diturunkan, target yang diberikan justru melonjak. Bahlil mengatakan, dengan anggaran Rp 930 miliar pada 2021, target realisasi investasi Rp 900 triiun.

Sementara pada 2021, dengan anggaran Rp 711,5 miliar, target realisasi investasi yang diberikan Presiden Joko Widodo justru mencapai Rp 1.100 triliun hingga Rp 1.200 triliun.

"Kami jujur saja, anggaran kami Rp 930 miliar, target investasi yang dikasih Rp 900 trilun. Tapi begitu naik (target investasi) Rp 1.100 triliun hingga Rp 1.200 triliun anggaran kita turun. Saya juga bingung, tapi itulah nasib Abdi Negara, mau ke mana lagi tempat kita curhat kalau tidak ke pimpinan (Komisi DPR)," ucap dia.

Oleh karena itu, Bahlil mengusulkan tambahan pagu indikatif pada 2022 sebesar Rp 608,5 miliar sehingga menjadi Rp 1,32 triliun.

Baca juga: Jokowi Ganti BKPM Jadi Kementerian Investasi, Bedanya Apa?

Ia bilang tambahan pagu ini juga telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas.

"Besar harapan kami dan doa zikir serta pergumulan, dari seluruh pejabat, pimpinan, dan karyawan kementerian investasi surat ini kiranya dapat dipahami dan diperjuangkan komisi VI," pungkasnya

Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini resmi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi.

Atas perubahan nomenklatur tersebut, Presiden Jokowi langsung menunjuk Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi.

Pengambilan sumpah jabatan Bahlil dilaksanakan di Istana Negara, padab Rabu (28/4/2021).

Sebelumnya, Jokowi telah berkirim surat ke DPR Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Gayung bersambut, DPR langsung setuju dengan usulan pembentukan Kementerian Investasi.

Adapun persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Baca juga: Kemenkeu Prihatin, Belanja Daerah Baru Terealisasi 12,7 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com