Sri Mulyani Siap Lanjutkan Tax Amnesty hingga Perluas Basis Cukai

Kompas.com - 08/06/2021, 18:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap melanjutkan reformasi di bidang perpajakan, baik dari pemberlakuan tax amnesty hingga pengenaan cukai pada barang tertentu.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani menanggapi berbagai masukan yang diminta Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja bersama pemerintah.

"Saya rasa yang disampaikan oleh Panja Pendapatan Negara, kami menerima. Termasuk untuk menggunakan data tax amnesty, memanfaatkan potensi penerimaan pajak digital economy, dan perluasan basis cukai," kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Soal Tax Amnesty, Kemenkeu: Seyogianya Memang Tidak Diberikan Terlalu Sering...

Kendati demikian, Menkeu ini mengatakan, perluasan basis cukai harus berhati-hati. Pemerintah tak serta merta membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan pemulihan ekonomi yang terlihat masih sangat dini.

Untuk itu pihaknya bakal melakukan berbagai komunikasi bersama Komisi XI DPR RI terkait potensi pengenaan cukai yang dianggap perlu.

"Kita akan menjaga dan tetap berhati-hati, karena cukai mmg instrumen yang sangat penting untuk mengendalikan konsumsi, namun bisa dilihat sebagai sumber penerimaan negara juga," beber dia.

Intinya, kata Sri Mulyani, pihaknya mencari keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan APBN. Pasalnya, pemulihan ekonomi tak bisa selesai hanya dalam satu sisi

"Kita harus sama-sama berkomunikasi terkait apa yang akan kita gunakan, baik follow up tax amnesty, mengenai potensi basis pajak atau penerimaan yang lain termasuk cukai,' sebut dia.

Sebagai informasi, target penerimaan pajak tahun 2021 ditetapkan pada rentang Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun atau mencapai 8,37-8,42 persen dari PDB tahun 2022.

Baca juga: Mengenal Arti Tax Amnesty dan Tujuannya

Sementara target PNBP sebesar 1,80 persen - 2,00 persen dari PDB atau senilai Rp 322,4 triliun - Rp 363,1 triliun, dan Hibah sebesar 0,01 persen - 0,02 persen dari PDB atau senilai Rp 1,8 triliun - Rp 3,6 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara tahun 2022 ditargetkan sebesar 10,18 persen - 10,44 persen terhadap PDB atau senilai Rp 1.823,5 triliun - Rp 1.895,4 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Whats New
Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Whats New
[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
 Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Whats New
Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.