Pemerintah akan Terapkan Bea Masuk Garmen Impor, Pelaku Usaha Keberatan

Kompas.com - 08/06/2021, 20:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) alias safeguard untuk produk garmen impor.

Keputusan tersebut direspons oleh pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara.

Dia mengatakan, aturan safeguard harus dilakukan secara tepat sasaran agar tak merugikan indonesia.

Baca juga: Pemerintah Bebaskan Bea Masuk dan Pajak Impor Vaksin Covid-19

Haryanto mengaku memberikan dukungan bila aturan ditujukan untuk garmen atau pakaian jadi yang diimpor secara ilegal dan tidak membayar pajak. Namun, aturan menjadi tidak tepat jika diterapkan untuk produk garmen atau pakaian jadi yang merupakan merek ritel global/internasional.

Menurutnya, garmen atau pakaian jadi yang merupakan internasional atau merek ritel global memiliki nilai dan target pasar tersendiri. Sehingga hal tersebut tidak bisa membuat konsumen otomatis beralih dari produk lokal.

“Yang terjadi nantinya adalah harga (pakaian) global retail brands ini menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara,” kata Haryanto dalam siaran pers, Selasa (8/6/2021).

Haryanto khawatir, aturan yang tak tepat sasaran akan berdampak pada daya saing Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam retail tourism.

Turis sebagai konsumen yang biasa datang ke Indonesia akan lebih memilih untuk mengejar brand-brand tersebut ke luar negeri.

Baca juga: Sri Mulyani Tarik Bea Masuk Produk Ubin Keramik Asal Vietnam dan India

Ekosistem ritel sendiri merupakan aspek penting dari daya tarik suatu negara bagi wisatawan. Berdasarkan data Nielsen tahun 2018, jumlah pengeluaran turis paling besar dihabiskan untuk berbelanja, baru diikuti oleh akomodasi, dan makan.

“Sehingga ini dapat mengurangi daya tarik pariwisata yang salah satunya adalah wisata belanja. Turis tidak akan menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata belanja,” terang Haryanto.

Untuk melindungi produk lokal, dia menyarankan pemerintah memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan produk lokal dalam hal branding, kualitas produk, dan desain.

“Garmen atau pakaian jadi impor yang merupakan international atau global retail brands seharusnya bisa dikecualikan sehingga tetap kompetitif dibandingkan dengan negara lain,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.