Kompas.com - 09/06/2021, 09:53 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Bakal mengenakan pajak untuk barang atau jasa yang dikecualikan dalam pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satunya yakni sembako.

Hal itu tercantum dalam dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Baca juga: Pemerintah Bakal Hapus Sanksi Pidana Pengemplang Pajak, Tepatkah?

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Kemudian jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

"Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah," seperti dikutip dari draf RUU tersebut, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Sembako Bakal Kena PPN, Ikatan Pedagang Pasar Protes ke Jokowi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Whats New
Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Whats New
Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Whats New
Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.