Biang Kerok Garuda Rugi: Sewa Pesawat Lebih Mahal dari Maskapai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Berstatus BUMN, nasib PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) berada di ambang kebangkrutan. Kondisi keuangan maskapai flag carrier ini tengah berdarah-darah.

Selain terjerat utang menggunung hingga Rp 70 triliun, perusahaan juga menderita kerugian. Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlangsung lama bakal membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.

Kementerian BUMN menyebutkan, salah satu biang kerok kerugian Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga pesawat dari perusahaan lessor.

Terlebih, menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Garuda Indonesia juga menyewa pesawat terlalu banyak namun tak diimbangi dengan okupansi penumpang yang mencukupi.

Baca juga: Penyakit Lama Garuda: Terbangi Rute Internasional yang Sepi Penumpang

"Memang jenis pesawat yang di sewa di masa lalu itu terlalu banyak dan sewanya kemahalan. Ini tentunya penyakit masa lalu Garuda, di mana cost structure-nya (struktur biaya) jauh melebihi dari maskapai-maskapai sejenis," ungkap Kartika dalam acara Business Talk Kompas TV, Rabu (9/6/2021).

Mantan Dirut Bank Mandiri itu berujar, solusi dari Kementerian BUMN adalah meminta Garuda Indonesia menegosiasikan ulang perjanjian sewa pesawat dengan perusahaan-perusahaan lessor.

"Tentunya dengan kondisi Covid-19, pendapatan (Garuda Indonesia) menurun dan kondisi ini sudah berjalan setahun lebih. Oleh karena itu, memang selama ini yang dilakukan adalah penundaan pembayaran. Jadi sebenarnya, kalau kami mau jujur, dari dulu sudah banyak yang enggak dibayar kewajibannya," kata Kartika.

Beberapa waktu belakangan kondisi Garuda Indonesia memang semakin memburuk, lantaran lessor yang ditunda pembayarannya akhirnya menarik pesawat. Sehingga tak aneh jika sempat beredar di media sosial tentang perubahan call sign di pesawat Garuda Indonesia dari PK (Indonesia) menjadi VQ (Bermuda).

Baca juga: Krisis Keuangan, Garuda Indonesia Kembalikan 2 Pesawat ke Lessor

Ia mengungkapkan, saat ini memang sudah banyak pesawat Garuda Indonesia yang di grounded oleh para lessor dan tidak bisa lagi dipakai. Sehingga saat ini maskapai pelat merah tersebut beroperasi dengan jumlah pesawat yang minimum.

"Jadi lessor ini punya hak buat grounded pesawat yang tidak di bayar kewajiban leasing-nya. Saat ini sudah banyak pesawat yang di-grounded oleh lessor-lessor ini, sehingga saat ini Garuda beroperasi minimum dengan 50 pesawat," ungkapnya.

Kondisi kritis tersebut membuat Kementerian BUMN memutuskan mengambil tindakan drastis dengan melakukan restrukturisasi utang secara dalam. Sebab jika tidak, Garuda Indonesia akan berhenti beroperasi karena arus kas (cash flow) yang sangat terbatas, bahkan minus setiap bulannya.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, beban biaya Garuda Indonesia mencapai 150 juta dollar AS per bulan, namun pendapatan yang dimiliki hanya 50 juta dollar AS. Artinya, perusahaan merugi 100 juta dollar AS atau sekitar 1,43 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS) setiap bulannya.

Baca juga: Saat Korupsi Gerogoti Garuda Indonesia di Era Orde Baru

"Jadi sekarang kami sedang lakukan kajian-kajian, dan melibatkan para adviser bagaimana tindakan-tindakan yang bisa kami lakukan bersama kreditur dan lessor," kata Kartika.

Lessor nakal

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan ada indikasi lessor nakal yang memberikan tarif sewa lebih mahal pada Garuda Indonesia dibandingkan tarif pasaran.

Praktik ini bisa saja terjadi karena ada kongkalikong antara perusahaan penyewa dengan lessor.

Pihaknya akan melakukan negosiasi keras terhadap para lessor atau pemberi sewa ke Garuda Indonesia yang sudah masuk dan bekerja sama dalam kasus yang dibuktikan koruptif.

Erick Thohir mengatakan sejak awal Kementerian BUMN meyakini salah satu masalah terbesar di Garuda Indonesia mengenai lessor. Di Garuda Indonesia ada 36 lessor yang memang harus dipetakan ulang, mana saja lessor yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif.

Baca juga: Asal Usul Nama Garuda Indonesia

"Ini yang pasti kita bakal standstill, bahkan negosiasi keras dengan mereka," ujar Erick Thohir dikutip dari Antara.

Namun ia juga mengakui bahwa ada lessor yang tidak ikut atau terlibat kasus yang terbukti koruptif.

"Tetapi pada hari ini kemahalan mengingat kondisi sekarang, itu yang kita juga harus lakukan negosiasi ulang. Beban terberat saya rasa itu," kata Erick Thohir.

Utang menggunung

Garuda Indonesia tercatat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

Perusahaan memiliki arus kas negatif dan utang minus Rp 41 triliun. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan yang tidak bisa menutupi pengeluaran operasional.

Baca juga: Disebut Jadi Biang Kerok Krisis Garuda Indonesia, Apa Itu Lessor?

Berdasarkan pendapatan Mei 2021 Garuda Indonesia hanya memperoleh sekitar 56 juta dolar AS dan pada saat bersamaan masih harus membayar sewa pesawat 56 juta dolar AS, perawatan pesawat 20 juta dolar AS, bahan bakar avtur 20 juta dolar AS, dan gaji pegawai 20 juta dolar AS.

Sementara jika berdasarkan data laporan keuangan terakhir yang dirilis Garuda Indonesia pada kuartal III 2020, BUMN penerbangan itu mempunyai utang sebesar Rp 98,79 triliun yang terdiri dari utang jangka pendek Rp 32,51 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 66,28 triliun.

Sebelum pandemi Covid-19, perseroan sempat membukukan keuntungan hampir mencapai Rp 100 miliar pada 2019. Namun, pandemi yang melanda Indonesia pada awal 2020 hingga sekarang telah memukul keuangan perusahaan.

Pada kuartal III 2019, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebanyak Rp 1,73 triliun, lalu merugi hingga Rp 15,19 triliun pada kuartal III 2020 akibat dampak pandemi.

Baca juga: Garuda Indonesia dan Kisah Perjuangan Indonesian Airways di Burma

Pendapatan Garuda Indonesia tercatat turun dari awalnya Rp 50,26 triliun pada kuartal III 2019 menjadi hanya Rp 16,04 triliun pada kuartal III 2020.

Perseroan lantas menawarkan program pensiun dini untuk para karyawan hingga 19 Juni 2021 mendatang demi menyelamatkan keuangan perusahaan yang tertekan akibat rugi dan utang. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 100 karyawan yang mengajukan pensiun dini.

Selain pensiun dini, sejumlah aksi yang turut dilakukan Garuda Indonesia di antaranya memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong peningkatan pendapatan.

Sementara itu dari pihak pemerintah berencana memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia hingga mengubah orientasi bisnis perseroan yang semula melayani rute penerbangan internasional menjadi hanya berfokus pada penerbangan domestik saja.

Baca juga: Menyelisik Biang Utama Garuda Berpotensi Bangkrut