KSPI Ungkap Dugaan Pelanggaran PLN terhadap Buruh Outsourcing

Kompas.com - 10/06/2021, 15:58 WIB
Pekerja dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melakukan pemeriksaan LV sirkuit pemutus tegangan rendah saat pemeliharaan gardu distribusi listrik 20 kilo Volt tanpa memutus aliran listrik sementara di Gardu PLN, Cluster Victoria, Metland Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Senin (31/5/2021). Hal ini bertujuan meningkatkan kenyamanan pelanggan yaitu menjaga keandalan distribusi listrik karena gardu terpelihara dengan baik serta saat pemeliharaan tidak ada pemutusan aliran listrik sementara. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPekerja dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melakukan pemeriksaan LV sirkuit pemutus tegangan rendah saat pemeliharaan gardu distribusi listrik 20 kilo Volt tanpa memutus aliran listrik sementara di Gardu PLN, Cluster Victoria, Metland Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Senin (31/5/2021). Hal ini bertujuan meningkatkan kenyamanan pelanggan yaitu menjaga keandalan distribusi listrik karena gardu terpelihara dengan baik serta saat pemeliharaan tidak ada pemutusan aliran listrik sementara.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan adanya beberapa poin pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN, yakni PT PLN (Persero), terhadap karyawan outsourcing.

Pertama, pekerjaan yang tumpang tindih dan campur aduk.

Menurut Said, pihak PLN tidak memastikan kejelasan pekerjaan yang menjadi kewajiban buruh outsourcing.

Baca juga: KSPI: THR untuk Outsourcing PLN Tak Sesuai Aturan

“Pekerjaan yang tumpang tindih dan campur aduk ini, enggak jelas hari ini kerja apa, besok kerja apa,” ungkap Said secara virtual, Kamis (10/6/2021).

Poin selanjutnya, buruh outsourcing bekerja di vendor atau agen outsourcing, tetapi perintah pekerjaan yang diterima adalah perintah dari PLN.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, PLN juga diduga tidak membayarkan upah lembur kepada para pekerja outsourcing-nya.

“Buruh outsourcing bekerja di vendor, tapi malah perintah kerja dari PLN, sudah gitu lembur atau kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Misal memasang kabel melebihi jam kerja (8 jam), lebih dari itu tidak dihitung lembur,” jelas dia.

KSPI juga menilai, PLN memberikan instruksi di luar daripada kontrak kerja antara PLN dan vendor. Kontrak yang diberikan juga tidak transparan, utamanya terkai dengan upah, jam kerja, dan lembur.

Baca juga: PLN Tambah Pasokan Listrik 171 Megawatt untuk Jakarta dan Sekitarnya

“PLN suka memberikan pekerjaan di luar kontrak, ketetapan gaji juga tidak ada kesepakatan dengan pekerja. Banyak kontrak pekerja dengan vendor yang tidak menjelaskan upah, jam kerja, dan lembur. Masa orang bekerja, upahnya tidak dijelaskan dalam kontrak?” ungkap dia.

Atas hal ini, buruh meminta beberapa tuntutan, yakni meminta penggantian direksi dan komisaris PLN, terutama yang terkait dengan SDM.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X