Soal THR Pekerja Outsourcing, PLN: Itu Ranah Perusahaan Vendor

Kompas.com - 10/06/2021, 16:20 WIB
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com – PT PLN (Persero) menanggapi pernyataan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut BUMN tersebut tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 kepada pekerja outsourcing sesuai aturan.

Terkait hal tersebut, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja atau vendor.

“Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero),” kata Arsyadani kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: KSPI: THR untuk Outsourcing PLN Tak Sesuai Aturan

Arsyadani mengatakan, pihaknya telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“PLN senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR,” ujar dia.

Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, pembayaran THR kepada pekerja outsourcing tidak sesuai dengan aturan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai pembayaran THR Keagamaan 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Said menyebut, secara tiba-tiba menjelang Lebaran, PLN mengeluarkan peraturan direksi yang merubah tunjangan kinerja dan tunjangan delta yang tadinya diperhitungkan sebagai pemberian THR besama gaji pokok, lalu diperhitungkan menjadi tidak tetap.

“Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya disuntik dari uang rakyat tetapi para pekerja (outsourching) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, THR-nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Said.

Baca juga: Seminggu Patroli, KKP Tangkap 19 Kapal Maling Ikan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Whats New
Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Whats New
Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Whats New
Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Whats New
Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Spend Smart
Empat Bulan Berturut-turut, APBN Surplus Lagi Rp 103,1 Triliun

Empat Bulan Berturut-turut, APBN Surplus Lagi Rp 103,1 Triliun

Whats New
Waspada, Ini Ciri-ciri Investasi Bodong yang Harus Dihindari

Waspada, Ini Ciri-ciri Investasi Bodong yang Harus Dihindari

Earn Smart
Lelang SUN Besok, Pemerintah Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun

Lelang SUN Besok, Pemerintah Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun

Whats New
Menko Airlangga Bertemu Menteri Ekonomi Arab Saudi, Bahas G20 hingga Minyak

Menko Airlangga Bertemu Menteri Ekonomi Arab Saudi, Bahas G20 hingga Minyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.