Soal THR Pekerja Outsourcing, PLN: Itu Ranah Perusahaan Vendor

Kompas.com - 10/06/2021, 16:20 WIB
Ilustrasi listrik PLN dok PLNIlustrasi listrik PLN
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com – PT PLN (Persero) menanggapi pernyataan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut BUMN tersebut tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 kepada pekerja outsourcing sesuai aturan.

Terkait hal tersebut, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja atau vendor.

“Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero),” kata Arsyadani kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: KSPI: THR untuk Outsourcing PLN Tak Sesuai Aturan

Arsyadani mengatakan, pihaknya telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“PLN senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR,” ujar dia.

Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, pembayaran THR kepada pekerja outsourcing tidak sesuai dengan aturan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai pembayaran THR Keagamaan 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Said menyebut, secara tiba-tiba menjelang Lebaran, PLN mengeluarkan peraturan direksi yang merubah tunjangan kinerja dan tunjangan delta yang tadinya diperhitungkan sebagai pemberian THR besama gaji pokok, lalu diperhitungkan menjadi tidak tetap.

“Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya disuntik dari uang rakyat tetapi para pekerja (outsourching) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, THR-nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Said.

Baca juga: Seminggu Patroli, KKP Tangkap 19 Kapal Maling Ikan



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.