Mengenal Tambang Emas yang Sempat Ditolak Wakil Bupati Sangihe Sebelum Meninggal

Kompas.com - 11/06/2021, 12:00 WIB
Gunung Sahendaruman yang terletak di selatan Pulau Sangihe, masuk dalam wilayah izin tambang emas. dok BBC IndonesiaGunung Sahendaruman yang terletak di selatan Pulau Sangihe, masuk dalam wilayah izin tambang emas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong tengah ramai dibicarakan di media sosial. Politisi Partai Golkar tersebut diketahui meninggal saat perjalanan pulang dari Bali menuju Manado via Makassar, Rabu (9/6/2021) lalu.

Pasangan dari Bupati Sangihe Jabes Gaghana itu diketahui sempat mengirim surat permohonan pembatalan izin operasi pertambangan emas di wilayahnya sebelum diberitakan meninggal dunia.

"Iya Pak Wakil Bupati memang bikin surat (tolak tambang)," kata Jabes saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/6/2021) malam.

Baca juga: Wakil Bupati Sangihe Meninggal, Ini Penjelasan Lion Air

Jabes menambahkan, Helmud Hontong semasa hidup menolak akan adanya aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

"Almarhum memang menolak izin tambang, tapi saya belum melihat suratnya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di media sosial Twitter, surat permohonan pembatalan izin operasi pertambangan emas di Kepualauan Sangihe yang ditandatangani Helmud beredar luas.

Dalam surat yang beredar tersebut, Helmud diketahui menandatanganinya pada 28 April 2021 lalu. Surat itu ditujukan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Namun surat tersebut dibuat tanpa menyertakan kop surat pemerintah Kabupaten Sangihe.

Berikut isi suratnya:

1. Sehubungan dengan diterbitkannya surat izin operasi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) yang diberikan oleh Kementerian ESDM dengan nomor: 163 K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan luas wilayah Kontrak Karya seluas 42.000 ha, bersama ini kami mohon dipertimbangkan untuk dibatalkan.

2. Pentingnya pembatalan surat izin itu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa perusahaan pertambangan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. Bahwa Pulau Sangihe tergolong pulau kecil dengan luasan hanya 737 ha atau 73.700 km bujur sangkar sangat rentan terhadap aktivitas pertambangan.
  3. Bahwa aktivitas pertambangan PT TMS berpotensi merusak lingkungan daratan, pantai, komunitas mangrove, terumbu karang dan biota yang ada di dalamnya, bahkan secara signifikan berpotensi meningkatkan toksisitas lingkungan secara masif yang akan membawa dapak negatif terhadap manusia dan biota alam.
  4. Bahwa penguasaan wilayah pertambangan akan berdampak pada hilangnya sebagian atau keseluruhan hak atas tanah dan kebun masyarakat, bahkan masyarakat secara terstruktur akan terusir dari tanahnya sendiri sehingga akibat jangka panjangnya berpotensi hilangnya struktur kampung, budaya dan melahirkan masalah sosial yang baru.
  5. Bahw belajar dari pengalaman di wilayah lain secara khusus di Sulawesi Utara, kegiatan pertambangan hanya memberi keuntungan pada pemegang kontrak karya, tapi tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat, bahkan meninggalkan kerusakan lingkungan yang fatal.
  6. Bahwa wilayah Sangihe merupakan daerah perbatasan negara, jika terjadi konflik akan rawan dari aspek sosial dan pertahanan negara.
  7. Bahwa saat ini gelombang penolakan dari rakyat terjadi dengan masif yang berpotensi terjadinya kerusuhan.

3. Dimohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat.
4. Atas perhatian dan kerjasama bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

Dalam surat yang beredar itu pun tertera tanda tangan Helmud Hontong dan juga terdapat cap penerimaan dari Sekertariat Jenderal Kementerian ESDM.

Belum diketahui secara pasti apakah surat tersebut benar dibuat oleh Helmud Hontong.

Lantas, seperti apa sih pertambangan emas di Kepulauan Sangihe itu?

Mengutip pemberitaan yang tayang di Kompas.id pada 25 April 2021 lalu, PT Tambang Mas Sangihe akan mengeksploitasi emas di lahan 65,48 hektar dari total wilayah kontrak seluas lebih dari setengah Pulau Sangihe, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kendati begitu, eksplorasi potensi emas di titik-titik lain juga akan berlangsung.

Manager Tambang PT Tambang Mas Sangihe (TMS) Bob Priyo Husodo mengatakan, lahan konsesi 42.000 hektar dalam kontrak karya adalah luas wilayah eksplorasi potensi emas.

”Itu untuk penjajakan mencari sumber daya mineral yang memungkinkan secara ekonomi dan lingkungan untuk ditambang,” katanya melalui pesan teks, Minggu (25/4/2021) malam.

PT TMS kini mengantongi izin operasi produksi hanya di lahan seluas 65,48 hektar. Lahan itu terletak di Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, dan Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah. Lokasi tambang di sisi tenggara Pulau Sangihe ini adalah hasil dari eksplorasi selama 2007-2013.

Wilayah itu menyimpan sumber daya terunjuk sebesar 3,16 juta ton dengan kadar emas 1,13 gram per ton (g/t) dan perak 19,4 g/t. Nantinya, penambangan dilakukan secara terbuka (open pit). Setiap tahun, komponen bijih emas yang akan dikeruk mencapai 904,471 ton dari 4 juta ton batuan.

Baca juga: Intip Sederet Harta Karun di Tambang Emas Sangihe

Emas akan diekstraksi dari batuan menggunakan sistem sianida. Limbah batuan akan ditempatkan di lokasi waste dump seluas 12 hektar di utara lubang tambang.

Area itu telah dilengkapi tempat pembuangan lapisan olah tanah dan akar tanaman yang busuk, serta drainase dari batuan blok berlapis geomembrane.

Hal ini tidak seperti dugaan warga, yaitu pembuangan limbah ke laut (tailing) yang dikhawatirkan menyebabkan pencemaran. Kendati begitu, dokumen izin lingkungan itu menyebutkan penanganan batuan limbah tambang memerlukan penanganan khusus karena mengandung, salah satunya, potensi air asam.

Saat ini PT TMS sedang menegosiasiakan pembebasan lahan dengan warga. Konstruksi wilayah tambang juga masih berlangsung. Operasi produksi diperkirakan mulai pada pertengahan tahun. Namun, Bob tidak menutup kemungkinan akan ada lokasi tambang baru di luar 65,48 hektar yang ada sekarang.

”Secara paralel, kami juga melanjutkan eksplorasi tahap berikutnya. Kemudian kami akan membuat studi kelayakan di titik-titik (baru) yang memungkinkan memiliki kandungan yang cukup secara keekonomian dan lingkungan,” katanya.

Kontrak karya pertambangan emas di Pulau Sangihe diterbitkan pada 1987 untuk eksplorasi selama 30 tahun. Kini, PT TMS mendapat izin operasi produksi selama 33 tahun, terhitung sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054.

Bob mengatakan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

”Kontrak karya itu dihitung sejak produksi, bukan sejak diterbitkan. Makanya pemegang kontrak karya harus membayar iuran tetap (yang) kami sebut death rent. PT TMS sudah memiliki semua izin yang diperlukan dalam operasi produksi. Prosesnya panjang dan tidak tiba-tiba,” kata Bob.

PT TMS adalah gabungan dari beberapa perusahaan Kanada dan Indonesia. Pemegang saham mayoritas (70 persen) adalah perusahaan Kanada, Sangihe Gold Corporation. Tiga perusahaan Indonesia memegang sisanya, yaitu PT Sungai Balayan Sejati (10 persen), PT Sangihe Prima Mineral (11 persen), dan PT Sangihe Pratama Mineral (9 persen).

Direktur utama perusahaan itu adalah Terrence Kirk Filbert, sejak 2018. Ia pernah menjabat Managing Director Borneo Resource Investments Ltd, perusahaan pertambangan emas Amerika Serikat yang pernah beroperasi di Ratatotok, Minahasa Tenggara.

Ia juga pernah menjabat Managing Director Big Blue Resources Ltd yang menambang batubara di Kalimantan Tengah dan Timur.

 

Baca juga: Pemerintah Pakai Kapal Perintis Guna Jangkau Wilayah Sekitar Sangihe-Talaud



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X