Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biden Akhirnya Cabut Larangan TikTok dkk di AS

Kompas.com - 11/06/2021, 13:03 WIB
Kiki Safitri,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mencabut larangan penggunaan TikTok, WeChat, dan aplikasi milik China lainnya. Aturan larangan penggunaan Tiktok dkk itu merupakan perintah eksekutif di era pemerintahan Donald Trump.

Melansir Washington Post Jumat (11/6/2021), dalam perintah eksekutif terbaru tersebut, Biden mengungkapkan akan meneliti apakah aplikasi yang dikendalikan oleh asing menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS dan keamanan data pribadi sensitif Amerika.

“Setelah pemerintah meninjau setiap aplikasi tertentu, Biden mengambil tindakan, sebagaimana mestinya," sebut Gedung Putih Rabu (9/62021) waktu setempat.

Baca juga: TikTok Adakan Program Pendidikan Gratis bagi UKM dan IKM

Pejabat senior administrasi AS mengatakan, mereka tetap khawatir tentang risiko yang ditimbulkan oleh aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan China tersebut. Namun, perlu proses yang lebih kuat lagi untuk meninjau (dampaknya).

Ketika ditanya apakah pemerintahan Biden masih berniat untuk melarang TikTok atau WeChat, seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan, seluruh aplikasi seluler yang disebutkan dalam perintah eksekutif yang dicabut (di era Trump) memenuhi syarat untuk evaluasi.

“Pemerintah berkomitmen memastikan perlindungan data penduduk AS, dari aplikasi berisiko asing, termasuk aplikasi besar dan populer. Saya pikir ada berbagai tindakan yang dapat dinegosiasikan untuk memastikan data warga AS dapat dilindungi secara komprehensif,” katanya.

Pemerintahan Biden disebutkan berkomitmen untuk mempromosikan internet yang terbuka, dapat dioperasikan, andal, dan aman. Namun tetap melindungi hak asasi manusia secara online dan offline guna mendukung ekonomi digital global yang dinamis.

Sebagai informasi di akhir masa jabatan Trump, ada banyak kebijakan perintah yang sifatnya melarang perusahaan China untuk mencari ‘makan’ di AS. Kala itu, Trump beralasan, kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan data nasional.

Melalui kebijakan mencabut larangan di era Trump tersebut, bukan berarti Biden tidak khawatir terhadap penyalahgunaan data AS. Namun, Biden menunjukkan cara yang berbeda dengan Trump terkait dengan kebijakan untuk perusahaan-perusahaan aplikasi asal China.

Baca juga: TikTok Adakan Program Pendidikan Gratis bagi UKM dan IKM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com