Kompas.com - 11/06/2021, 13:03 WIB
Ilustrasi Aplikasi TikTok GSM ArenaIlustrasi Aplikasi TikTok

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mencabut larangan penggunaan TikTok, WeChat, dan aplikasi milik China lainnya. Aturan larangan penggunaan Tiktok dkk itu merupakan perintah eksekutif di era pemerintahan Donald Trump.

Melansir Washington Post Jumat (11/6/2021), dalam perintah eksekutif terbaru tersebut, Biden mengungkapkan akan meneliti apakah aplikasi yang dikendalikan oleh asing menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS dan keamanan data pribadi sensitif Amerika.

“Setelah pemerintah meninjau setiap aplikasi tertentu, Biden mengambil tindakan, sebagaimana mestinya," sebut Gedung Putih Rabu (9/62021) waktu setempat.

Baca juga: TikTok Adakan Program Pendidikan Gratis bagi UKM dan IKM

Pejabat senior administrasi AS mengatakan, mereka tetap khawatir tentang risiko yang ditimbulkan oleh aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan China tersebut. Namun, perlu proses yang lebih kuat lagi untuk meninjau (dampaknya).

Ketika ditanya apakah pemerintahan Biden masih berniat untuk melarang TikTok atau WeChat, seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan, seluruh aplikasi seluler yang disebutkan dalam perintah eksekutif yang dicabut (di era Trump) memenuhi syarat untuk evaluasi.

“Pemerintah berkomitmen memastikan perlindungan data penduduk AS, dari aplikasi berisiko asing, termasuk aplikasi besar dan populer. Saya pikir ada berbagai tindakan yang dapat dinegosiasikan untuk memastikan data warga AS dapat dilindungi secara komprehensif,” katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintahan Biden disebutkan berkomitmen untuk mempromosikan internet yang terbuka, dapat dioperasikan, andal, dan aman. Namun tetap melindungi hak asasi manusia secara online dan offline guna mendukung ekonomi digital global yang dinamis.

Sebagai informasi di akhir masa jabatan Trump, ada banyak kebijakan perintah yang sifatnya melarang perusahaan China untuk mencari ‘makan’ di AS. Kala itu, Trump beralasan, kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan data nasional.

Melalui kebijakan mencabut larangan di era Trump tersebut, bukan berarti Biden tidak khawatir terhadap penyalahgunaan data AS. Namun, Biden menunjukkan cara yang berbeda dengan Trump terkait dengan kebijakan untuk perusahaan-perusahaan aplikasi asal China.

Baca juga: TikTok Adakan Program Pendidikan Gratis bagi UKM dan IKM



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Whats New
Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Whats New
Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Whats New
Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Whats New
Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

Rilis
Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Whats New
Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Whats New
Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Whats New
Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Whats New
Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Whats New
Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Whats New
Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Whats New
Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X