Pedagang Pasar: Penerapan PPN Sembako Bisa Merugikan hingga 90 Persen

Kompas.com - 11/06/2021, 17:55 WIB
ilustrasi pajak businessinsider.comilustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako dikritik keras oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) karena berpotensi membuat kerugian hingga 90 persen.

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengungkapkan, kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akan berimbas juga kepada konsumen.

Sementara itu, terkait dengan rencana pemerintah untuk memperkuat Bansos pasca memajaki sembako dinilai kurang efektif karena sejauh ini subsidi tersebut belum sampai.

Baca juga: PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu

“Dari kasat mata kita sudah bisa lihat banyak kerugiannya, bisa sampai 90 persen. Saya pesimis juga jika pemerintah atau Kemenkeu memberikan subsidi kepada pedagang atau masyarakat kecil, sampai detik ini subsidi itu belum sampai,” ujar dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebut, di samping kebijakan tersebut, pemerintah memperkuat perlindungan sosial, dan bansos sehingga menjadi relevan bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dengan PPN.

Mansuri menjelaskan, yang terjadi di lapangan saat ini adalah banyaknya pedagang pasar yang unbankable. Ia berharap pemerintah bisa mengerti dan memahami kondisi yang terjadi sehingga memikirkan ulang untuk menerapkan PPN sembako.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pedagang pasar bukan bankable, mereka sulit punya NPWP dan enggak punya persyaratan itu. Izin usaha juga enggak punya, jadi pemerintah harus paham fakta di lapangan. Saya keras mengkritik pemerintah, agar bahan pangan tidak dibebankan pajak,” jelas dia.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam, hal – hal yang berkembang di masyarakat terkait dengan PPN sembako memang berpotensi menimbulkan kekisruhan, yang sudah pasti berujung kerugian.

Baca juga: Pemerintah Janji PPN Sembako hingga Sekolah Tak Diberlakukan Tahun Ini

Maka dari itu, Pieter mengimbau pemerintah untuk lebih transparan menjabarkan road map perpajakan. Dengan begitu puzzle perekonomian bisa terhubung, dan masyarakat bisa memahami apa yang direncanakan pemerintah.

“Pemerintah seharusnya menjabarkan road map perpajakan itu seperti apa. Kalau sekarang in ikan semua dilakukan parsial dengan komunikasi terbatas. Belum diberlakukan saja, sudah negatif, apalagi jika diberlakukan,” ungkap Pieter.

Pieter mengungkapkan, banyak masyarakat yang kurang paham akhirnya membandingkan antara rencana pajak sembako untuk rakyat kecil dengna insentif PPnBM untuk pembelian mobil tertentu. Ini tentunya kontradiktif, karena PPN sembako rencananya akan dilakukan setelah pendemi Covid-19 usai.

Baca juga: Beda Nasib dari Sembako, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

“Inilah kerugiannya, informasi tidak lengkap. Membandingkan antara stimulus PPnBM dengan pajak sembako yang menjadi bahan, mengatakan pemerintah tidak adil. Ini kan zona waktunya saja sudah berbeda, PPnBM ini jangka waktu pendek di tahun ini, sedangkan PPN sembako rencananya setelah perokonomian pulih, paling cepat tahun 2023,” tegas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Whats New
Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Whats New
Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Whats New
Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Whats New
Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

Rilis
Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Whats New
Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Whats New
Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Whats New
Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Whats New
Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Whats New
Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Whats New
Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Whats New
Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X