"PPN Pendidikan, Kesehatan, Asuransi, Itu Sudah di Luar Akal Sehat..."

Kompas.com - 11/06/2021, 20:47 WIB
Ilustrasi pendidikan sebelum pandemi DOK. SINAR MASIlustrasi pendidikan sebelum pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - pemerintah berencana mengenakan pajak untuk bahan pokok/sembako dan jasa-jasa lain termasuk sekolah.

Rencana tersebut tertuang dalam Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan seperti sekolah mempunyai risiko besar.

Baca juga: Pemerintah Janji PPN Sembako hingga Sekolah Tak Diberlakukan Tahun Ini

Dampak terburuknya adalah meningkatkan kesenjangan sosial karena rakyat semakin tak mampu membayar biasa sekolah dan kesehatan yang tidak terjangkau.

Pemerintah seharusnya menyubsidi dua sektor jasa itu, yang merupakan tanggung jawab negara atas pemenuhannya.

"PPN pendidikan, kesehatan, asuransi, itu sudah di luar akal sehat. Di mana pemerintah justru memberikan subsidi di area ini," kata Anthony dalam webinar, Jumat (11/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat disubsidi saja, banyak warga yang masih belum mendapat akses kesehatan dan pendidikan yang layak. Pasien BPJS Kesehatan umumnya lebih sulit mendapat hak-hak itu.

"Jadi kesempatan sekolah juga semakin berkurang, pendapatan semakin turun, dan kesempatan bekerja akan berkurang karena mereka akan kalah bersaing. Jadi kemiskinan akan menciptakan kemiskinan lagi, melalui pendidikan yang tidak tercapai," tutur Anthony.

Baca juga: Mau Dinaikkan Jadi 12 Persen, Apa Itu PPN?

Sementara untuk pajak sembako, Anthony beranggapan pemerintah mengambil paksa hak petani.

Banyak petani yang belum hidup layak lantaran maraknya tengkulak. Belum lagi, besaran harga beberapa komoditas seperti beras dipatok pemerintah dengan mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Alasannya adalah untuk menanggulangi inflasi. Kasihan petani dari 2014 tidak bisa menikmati karena harga beras dipatok, tentu saja kalau harga dipatok, harga gabah kurang lebih segitu. Karena konversi beras ke gabah sudah konstan, tidak bisa lebih dari itu," ucap dia.

Baca juga: Simak, Ini Daftar Sembako yang akan Dikenakan PPN

Mengutip draft RUU KUP, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Baca juga: PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Biaya Tes PCR Terbaru di Indonesia sebagai Syarat Naik Pesawat

Ini Biaya Tes PCR Terbaru di Indonesia sebagai Syarat Naik Pesawat

Whats New
IHSG dan Rupiah Bergerak di Zona Merah Pagi Ini

IHSG dan Rupiah Bergerak di Zona Merah Pagi Ini

Whats New
Lengkap, Syarat Naik Pesawat Terbaru ke Jawa dan Bali

Lengkap, Syarat Naik Pesawat Terbaru ke Jawa dan Bali

Whats New
Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Whats New
Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Rilis
Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Whats New
Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Whats New
BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Whats New
Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Work Smart
Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.