Soal 5 CPMI Kabur, Kemenaker: Bila Ada Penyimpangan, Bisa Dikenakan Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasca-insiden kaburnya 5 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dari Balai Latihan Kerja (BLK) Malang Jawa Timur, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperketat pengawasan terhadap BLK.

Kemenaker menyiapkan sanksi kepada BLK jika terbukti melanggar regulasi yang berlaku.

"Pengawas ketenagakerjaan harus terus mendalami permasalahan tersebut. Apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, dalam siaran pers, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Menaker Ida Perintahkan Ditjen Binwasnaker dan K3 Usut Kasus Kaburnya 5 CPMI di Malang

Sebelumnya 5 orang CPMI yang ditampung di mess PT Cipta Karya Sejati (PT CKS) kabur dari BLK. Dua di antaranya berhasil melarikan diri, sedangkan 3 rekan lainnya terjatuh setelah alat yang mereka gunakan untuk turun (berupa kain sarung) putus.

Mereka mengaku kabur karena tidak tahan kerap mendapatkan perundungan dan hanya mendapatkan makan 1 kali dalam sehari.

PT CKS merupakan BLK yang berada di Malang yang menampung CPMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja. Hingga saat ini, BLK tersebut menampung 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.

Rencananya, 56 orang akan diberangkatkan ke Singapura dan 40 orang lainnya diberangkatkan ke Hongkong. Akibat pandemic Covid-19, para CPMI ini berada di penampungan dalam waktu yang lama, sembari mengikuti pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Menurut Haiyani, bila hasil investigasi yang sedang berlangsung saat ini menemukan BLK tersebut tidak patuh terhadap regulasi yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sanksi adminstratif hingga pencabutan izin beroperasi akan dikenakan.

“Jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin,” jelas dia.

Hal penting lainnya yang diperiksa oleh tim Kemenaker adalah mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam perekrutan CPMI oleh PT CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).