Jelaskan Pertimbangan PPN Sembako dkk, Kemenkeu Sebut The Death of The Income Tax

Kompas.com - 14/06/2021, 09:23 WIB

Enny mengaku kaget karena yang di bahas di RUU KUP malah memunculkan hal-hal teknis seperti PPN sembako lalu kenaikan tarif PPN yang akan naik jadi 12 persen an lain-lain.

Enny mengaku selama ini diajak diskusi mengenai draft RUU KUP tapi hanya mendiskusikan masalah framework dari UU KUP bukan hal teknis.

Enny menduga ada distorsi dalam strategi komunikasi sehingga ada ketimpangan dalam memberikan komunikasi apa yang dimaksud pemerintah media dan DPR.

Namun sekarang yang muncul adalah tarif PPN dengan mengubah dari single menjadi multitarif. Menurut Enny hal ini harus melalui kajian yang intens.

"Untuk RI yang data pajak masih amburadul apakah perubahan tarif bisa efisien, atau justru menciptakan moral hazard lebih besar," kata Enny.

Baca juga: PPN Mobil Diskon tapi Sembako Dipajaki, Sri Mulyani: Teknik Hoaks yang Bagus

Enny juga mempertanyakan apakah pemerintah telah menyusun naskah akademik yang komprehensif mengenai RUU KUP ini. Yang pasti ketika wacana atau isu yang beredar di publik misalnya perubahan kategori dari OP, PPN sembako yang semula tidak kena jadi kena dan multi tarif, mestinya ada fleksibilitas pemerintah.

Selain itu Enny juga mengingatkan, semestinya arah kebijakan perpajakan ke depan yang diatur di revisi UU KUP adalah menyelesaikan masalah perpajakan yang ada hari ini yakni besarnya kasus ketidakpatuhan wajib pajak dan penghindaran pajak serta perselisihan pajak juga kong kalikong wajib pajak dengan petugas pajak.

Adapun Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta agar penerapan aturan pajak yang baru khususnya penerapan objek pajak baru PPN bagi barang dan jasa menunggu sampai kondisi ekonomi Indonesia membaik.

"Sampai pelaku ekonomi hidup, karena saat ini usaha kecil menengah banyak yang belum pulih beberapa usaha besar sebagian juga masih kena dampak pandemi Covid-19," katanya.

Sutrisno menyebutkan, fakta yang ada sekarang ini kelas menengah belum belanja karena belum yakin dengan penanganan Covid-19, sehingga ekonomi belum pulih.

Halaman:
Sumber


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Whats New
Pemanfaatan Data 'Real Time' Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Pemanfaatan Data "Real Time" Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Whats New
Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Whats New
Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Whats New
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Whats New
Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Whats New
Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Whats New
[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

Whats New
RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.