Catat, Pemerintah Tak Kenakan Pajak untuk Sembako di Pasar Tradisional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pangan/sembako.

Rencana ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, tak semua sembako bakal dikenakan tarif PPN baru.

Baca juga: Jelaskan Pertimbangan PPN Sembako dkk, Kemenkeu Sebut The Death of The Income Tax

Neil bilang, hanya sembako kelas premium yang akan dikenakan PPN.

Sedangkan sembako non-premium yang dibeli di pasar tradisional akan terbebas dari pengenaan pajak

"Kami melihat akan ada pembedaan terkait dengan sembako. Misalnya barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional, ini tentunya tidak dikenakan PPN. Akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium," kata Neilmaldrin dalam konferensi virtual, Senin (14/6/2021).

Neil lantas menyebut beberapa barang yang akan dikenakan tarif PPN.

Meski masih opsi, bahan pangan yang berpotensi dikenakan tarif PPN adalah beras premium dan daging sapi wagyu.

Baca juga: Ada Skema Multitarif, Pemerintah Hanya Akan Pajaki Sekolah Orang Kaya

PPN yang dikenakan untuk barang-barang tersebut akan berbeda dengan beras Bulog ataupun daging sapi biasa.

Besaran tarif PPN nantinya menyesuaikan kemampuan membayar (ability to pay) konsumen antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah.

"Oleh karena itu, agar tidak memperpanjang polemik publik, saya sampaikan bahwa barang kebutuhan pokok yang dikenakan adalah kebutuhan pokok yang premium," beber Neil.

Kendati demikian, Neil belum mampu menyebutkan besaran tarif dari masing-masing bahan pangan/sembako.

Pasalnya, besaran tarif ini masih dikaji pemerintah dan akan didiskusikan dengan DPR lebih lanjut.

Baca juga: Wacana PPN Sembako Bikin Harga Pangan Naik?

"Terkait dengan tarif, tentunya saya tidak bisa mendahului karena ini masih ada pembahasan yang harus sama-sama kita ikuti. Nantinya bagaimana pembahasan itu, karena sangat tidak elok kalau kemudian menyampaikan situasi yang belum pasti," pungkasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo sempat mengatakan hal serupa.

Pengenaan pajak lebih tinggi ditujukan untuk barang-barang yang dikonsumsi kelas menengah ke atas, sehingga mencerminkan pengadopsian skema multitarif.

Adapun mengutip draf RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Baca juga: Jokowi Perpanjang Gratis PPnBM Mobil di Tengah Polemik PPN Sembako

"Kira-kira gini ilustrasinya. Kalau saya konsumsi telur omega, terus Bapak beli telur ayam kampung di pasar, itu sama-sama tidak kena PPN. Padahal, daya beli konsumennya sangat berbeda," kata Yustinus dalam webinar, Jumat (11/6/2021).