PPnBM Mobil Didiskon tapi Sembako Akan Dipajaki, Begini Kata Ditjen Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang pemberian diskon Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) 100 persen untuk mobil 1500 cc.

Di sisi lain, pemerintah justru berencana menarik PPN untuk bahan pangan/sembako. Kebijakan ini memicu kemarahan publik. Masyarakat merasa pemerintah lebih pro kepada masyarakat kelas atas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor angkat bicara.

Baca juga: Diskon PPnBM Mobil Diperpanjang hingga Agustus 2021

Neil mengatakan, kebijakan perpajangan diskon PPnBM jangan dilihat dari siapa yang merasakan. Tapi harus dilihat dari dampak dari kebijakan tersebut kepada seluruh masyarakat.

"Ini jangan dilihat siapa yang beli (mobil berkat diskon PPnBM), tapi di sini pertimbangannya adalah kenapa diberikan?," kata Neil dalam konferensi virtual, Senin (14/6/2021).

Neil menjelaskan, kebijakan PPnBM diberikan karena banyak masyarakat kelas atas yang enggan membelanjakan uangnya. Mereka cenderung mempertebal dompet dengan menaruh uang di bank.

Hal ini menyebabkan uang tidak berputar, sehingga berdampak pada produsen mobil maupun industri otomotif lainnya.

"Ini akan berdampak pada produsen sektor-sektor tertentu. Salah satu sektor produsen tertentu yang proporsi sektor penunjangnya besar itu adalah industri otomotif," tutur Neil.

Baca juga: Ditjen Pajak Kirim Email ke 13 Juta Wajib Pajak, Isinya Penjelasan soal PPN Sembako

Jika produsen otomotif terdampak, maka penjualan akan terus menurun. Penjualan yang menurun dari sebuah perusahaan akan berdampak pada nasib karyawan di perusahaan itu yang notabene kebanyakan masyarakat kelas menengah.

Jika terus-terusan seperti ini kata dia, bukan tidak mungkin para karyawan akan terkana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK bukan hanya akan dirasakan oleh karyawan industri otomotif, tapi juga industri penunjang/pendukungnya.

Demikian pula industri properti dengan sekitar 197 sektor penunjang. Masyarakat yang bekerja di 197 sektor penunjang akan mendapat dampak yang setara dengan industri induknya.

"Jadi kalau ini dibiarkan collaps, akan juga kembali pada masyarakat luas. Jadi sama sekali bukan masalah kaya-miskin, atau bukan kelas atas-kelas bawah yang diberikan. Bukan. Ini fokus dari pemulihan ekonomi," pungkas Neil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merasa sebal ketika isu PPN sembako disangkut-pautkan dengan diskon PPnBM untuk mobil yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Pasalnya, dua topik yang dikaitkan itu mengundang stigma negatif kepada pemerintah, seolah tak memihak rakyat kecil.

"Dan akan dibentur-benturin seolah PPnBM untuk mobil diberikan dan sembako dipajaki, itukan teknik hoax yang bagus banget memang," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Wacana PPN Sembako Bikin Harga Pangan Naik?