Bakal Kena PPN Sembako, Ini Perbandingan Harga Beras Shirataki dengan Rojolele

Kompas.com - 15/06/2021, 14:00 WIB
Ilustrasi beras putih yang bagus. PIXABAY/ WHITE KIMIlustrasi beras putih yang bagus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuagan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tak semua sembako akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, PPN hanya dikenakan untuk sembako atau bahan pangan premium yang banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Artinya, sembako yang biasa dinikmati masyarakat umum tak akan dipungut pajak.

"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati dikutip Kompas.com, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Dalam unggahannya tersebut, Bendahara Negara ini mencontohkan beberapa jenis beras kelas premium yang akan dikenakan PPN sembako. Misalnya, beras shirataki dan beras basmati.

Lantas, berapa sebenarnya harga beras shirataki dan basmati yang akan dikenakan PPN Sembako?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan penulusuran Kompas.com di beberapa marketplace, beras shirataki merek Konyaku ukuran 1 kilogram dijual di kisaran harga Rp 181.000 hingga Rp 194.000.

Sementara beras basmati ukuram 1 kilogram dijual di rentang harga mulai dari Rp 27.000 hingga Rp 45.000.

Adapun jenis beras yang disebut Sri Mulyani tak akan dipungut PPN, yakni beras Rojolele dan Pandan Wangi. Berikut harga beras jenis tersebut di beberapa marketplace:

Beras Rojo Lele ukuran 1 kilogram dijual mulai harga Rp 10.000 hingga Rp 50.000 untuk jenis Rojolele Super Organik.

Baca juga: Wacana PPN Sembako Bikin Harga Pangan Naik?

Sedangkan beras Pandan Wangi ukuran 1 kilogram dijual mulai harga Rp 12.500 hingga Rp 25.900.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak semua sembako ditarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati dikutip Kompas.com, Selasa (15/6/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, pajak tidak asal dipungut untuk sekedar penerimaan negara. Namun, ada beberapa hal yang perlu disusun untuk asas keadilan sebelum diimplementasikan.
Sri Mulyani lantas menyebutkan beberapa sembako yang tidak akan dipungut PPN. Untuk komoditas beras misalnya, beras lokal dengan merek Rojolele hingga Pandan Wangi akan terbebas dari PPN karena banyak dikonsumsi masyarakat pada umumnya.

Namun beras premium seperti beras basmati dan beras shirataki seharusnya bakal dipungut PPN. Pasalnya, beras kalangan kelas atas itu berharga 5-10 kali lipat dari harga beras lokal.

Begitu juga dengan komoditas lain seperti daging sapi. Daging sapi yang akan dipungut pajak adalah daging sapi Kobe dan daging sapi Wagyu yang harganya sekitar 10-15 kali lipat dari harga daging sapi biasa.

Baca juga: Ditjen Pajak Kirim Email ke 13 Juta Wajib Pajak, Isinya Penjelasan soal PPN Sembako

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Whats New
[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X