Risma Terima Laporan Dana Bansos Mengalir ke Keluarga Lurah dan Kepala Desa

Kompas.com - 15/06/2021, 17:59 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku mendapatkan banyak laporan terkait dengan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Risma, banyak laporan yang mengungkapkan bahwa bansos tersebut tidak tepat sasaran lantaran bantuan tersebut diterima oleh keluarga kepala desa atau lurah.

“Karena Undang-undang data (penerima bansos) itu berada di daerah, kemudian pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah harus minta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu (penerima bansos) adalah keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” kata Risma secara virtual, Selasa (15/6/2021).

Risma mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pembenahan data terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang progresnya sudah mencapai 90 persen. Dengan cara tersebut, Risma yakin data penerima manfaat bisa dipantau siapapun.

Baca juga: 21 Juta Data Ganda Dicoret, Cek Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

Risma juga mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah memetakan unsur dalam PKH yang juga mempengaruhi penerimaan dana bansos.

“Kami akan melakukan dan menyiapkan prosesnya. Ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW yang akan bisa dipantau oleh siapa saja,” ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Risma mencoret 21 juta data ganda penerima Bansos yang selama ini tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Langkah ini diambil Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan integritas data. Selain itu juga untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal.

Dalam hal ini, data tersebut memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil.

Baca juga: Sembako Kena PPN, Pemerintah Janji Perkuat Bansos



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X