KILAS

Menaker Ida Minta GAPKI Perhatikan Pekerja di Industri Sawit

Kompas.com - 15/06/2021, 18:21 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah atas) menerima audiensi pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) secara virtual, Selasa (15/6/2021). DOK. Humas KemenakerMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah atas) menerima audiensi pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) secara virtual, Selasa (15/6/2021).

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memerhatikan pekerja yang ada di industri sawit mengingat banyaknya yang menggantungkan hidupnya di sini.

“Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting,” ucapnya menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021).

Ida menilai, industri sawit berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi di sektor ini.

“Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja.

Baca juga: 4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

Jumlah tersebut terdiri atas 4 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta nasional, 321.000 (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91.000 (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit, ia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI.

Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan lokakarya.

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan antara dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja atau buruh.

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha terlindungi serta mempunyai kepastian hukum.

Baca juga: Soal 5 CPMI Kabur, Kemenaker: Bila Ada Penyimpangan, Bisa Dikenakan Sanksi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.