Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Kompas.com - 15/06/2021, 20:02 WIB
Seorang warga menjemur tembakau jenis srinthil di lereng Gunung Sumbing, Desa Banaran, Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Anis EfizudinSeorang warga menjemur tembakau jenis srinthil di lereng Gunung Sumbing, Desa Banaran, Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Atong Soekirman mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah fokus memulihkan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19 ketimbang merevisi PP 109 Tahun 2012.

"Jadi pro dan kontranya cukup tinggi namun karena kondisi pandemi Covid-19 dan upaya pemerintah ini sedang pemulihan ekonomi nasional, kami di Kemenko Ekon memandang masih belum urgen untuk merevisi PP 109 ini," ujar dia melalui keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

Apalagi dia menambahkan, industri hasil tembakau (IHT) yang sangat berkaitan dengan PP No.109/2012 tersebut tengah tertekan akibat pandemi Covid-19. Bila aturannya berubah-ubah, maka dikhawatirkan akan menyulitkan industri tersebut bergerak.

Baca juga: Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Sebagai upaya untuk melindungi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT), Kemenko Perekonomian telah mencanangkan berbagai program seperti mengembangkan sektor hulu hingga mendorong investasi berkualitas.

Di luar itu, Atong menegaskan, karena sifat IHT sangat diatur oleh pemerintah atau highly regulated industry, ada berbagai bentuk insentif untuk mendukung beban keuangannya. Terutama dalam bentuk insentif fiskal seperti di saat masa krisis pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada dengan Atong, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim sebelumnya menyatakan rencana revisi PP No. 109/2012 tidak tepat jika dilakukan pada situasi pandemi karena akan semakin memperburuk kondisi IHT.

"Untuk revisi PP 109 memang kurang tepat kalau dilakukan sekarang. Karena masih pandemik dan situasi IHT juga sedang turun. Saat ini fokusnya adalah pemulihan ekonomi," ujarnya.

Pada masa pandemi Covid-19, kinerja IHT sudah turun sebesar 9,7 persen akibat kenaikan cukai, dampak pandemi, serta regulasi yang terus menekan. Tekanan untuk merevisi PP 109/2012 dinilai membahayakan bagi keberlangsungan industri dan tidak sejalan dengan target pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Cara Membuat Izin Usaha Mikro Kecil Secara Online

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kinerja Moncer, Microsoft hampir Menyalip Apple sebagai Perusahaan Paling Berharga

Kinerja Moncer, Microsoft hampir Menyalip Apple sebagai Perusahaan Paling Berharga

Whats New
Satgas Kembali Sita Uang hingga Properti milik Pengemplang BLBI, Ini Rinciannya

Satgas Kembali Sita Uang hingga Properti milik Pengemplang BLBI, Ini Rinciannya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Kisah 3 Sosok Pemuda Indonesia, Mengawali Bisnis dari Kegemaran hingga Go Internasional

Kisah 3 Sosok Pemuda Indonesia, Mengawali Bisnis dari Kegemaran hingga Go Internasional

Smartpreneur
Karyawan Tuding Dirut Garuda Liburan Keluarga ke New York Gunakan Fasilitas Perusahaan

Karyawan Tuding Dirut Garuda Liburan Keluarga ke New York Gunakan Fasilitas Perusahaan

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Mau Berlakukan Pengetatan Mobilitas saat Nataru

Siap-siap, Pemerintah Mau Berlakukan Pengetatan Mobilitas saat Nataru

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
IPO, Widodo Makmur Perkasa Tawarkan Saham di Kisaran Rp 160-Rp 220 Per Lembar

IPO, Widodo Makmur Perkasa Tawarkan Saham di Kisaran Rp 160-Rp 220 Per Lembar

Whats New
Wall Street Melemah, S&P 500 dan Dow Jones Terseret Saham Cyclical

Wall Street Melemah, S&P 500 dan Dow Jones Terseret Saham Cyclical

Whats New
Kemendag Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

Kemendag Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

Whats New
[POPULER MONEY] Daftar Maskapai RI yang Bangkrut | Pengumuman SKD dan SKB CPNS

[POPULER MONEY] Daftar Maskapai RI yang Bangkrut | Pengumuman SKD dan SKB CPNS

Whats New
OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 4-5 Persen di Akhir 2021

OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 4-5 Persen di Akhir 2021

Whats New
Tarif Transfer Antar-Bank Turun, Bagaimana Dampaknya ke Pendapatan Bank?

Tarif Transfer Antar-Bank Turun, Bagaimana Dampaknya ke Pendapatan Bank?

Whats New
Ini Sanksi bagi Laboratorium yang Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR

Ini Sanksi bagi Laboratorium yang Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR

Whats New
Menaker Sebut ADD VI Hasilkan 4 Kesepakatan

Menaker Sebut ADD VI Hasilkan 4 Kesepakatan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.