Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Terapkan PPN Sembako karena PPh, Bea Cukai, dan PNBP Tak Cukup

Kompas.com - 16/06/2021, 16:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako hingga jasa pendidikan terpilih.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, pemerintah mempunyai alasan memungut pajak atas sembako hingga sekolah.

Selain untuk penerimaan negara, perluasan tarif PPN menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mereformasi sistem perpajakan.

Baca juga: Bakal Kena PPN Sembako, Ini Perbandingan Harga Beras Shirataki dengan Rojolele

Saat ini pemerintah melihat, PPN dinikmati oleh semua kalangan, baik kelas atas maupun kelas bawah.

Penerimaan negara yang lain seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan kepabeanan sudah dilakukan beberapa kali perubahan. Sementara cukai objeknya dibatasi hanya minuman beralkohol, tembakau, dan plastik.

"Sedangkan PNBP dari loyalti, kontribusinya dari sumber daya alam, dan dividen BUMN. Apakah itu cukup? Jadi itulah variabel yang kami pikirkan supaya kebijakan yang dikeluarkan memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan," kata Suryo dalam webinar, Rabu (16/6/2021).

Suryo menuturkan, tak dapat dipungkuri pemerintah perlu menggenjot penerimaan negara usai tertahan pandemi Covid-19. Penerimaan besar semakin urgen lantaran defisit fiskal harus kembali pada angka 3 persen tahun 2023.

Lalu berdasarkan penelitian, dunia sudah memasuki era the death of income tax. Orang akan semakin sulit dikenakan PPh karena adanya sifat elusif dari uang akibat transformasi ekonomi digital.

Namun, orang akan semakin mudah dipajaki lewat sisi konsumsi karena adanya integrasi single ID yang bisa dicapture dengan baik.

"Otomatis di sini kebijakan kita harus dilakukan perbaikan. Bagaimana mendesain kebijakan sehingga ada value yang ditambahkan dalam penerimaan negara. Bahwa yang kita buka adalah ruang yang selama ini bisa kita improve," beber Suryo.

Baca juga: Jelaskan Pertimbangan PPN Sembako dkk, Kemenkeu Sebut The Death of The Income Tax

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Whats New
Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Whats New
Optimalkan 'Idle Cash', Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Optimalkan "Idle Cash", Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Whats New
Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Whats New
BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

Whats New
Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Whats New
Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Whats New
Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Whats New
Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Rilis
Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Whats New
Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+