Cara dan Rincian Biaya Sertifikasi Halal 2021

Kompas.com - 16/06/2021, 18:35 WIB
Logo halal mui Dok. MUI Logo halal mui
Penulis Mutia Fauzia
|

Setelah itu, perusahaan juga harus menyiapkan dokumen untuk sertifikasi halal.

Beberapa dokumen yang harus disiapkan yakni:

  1. Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH.
  2. Diagram alur proses produksi untuk produk yang disertifikasi. Diagram alir cukup satu untuk mewakili setiap jenis produk, tidak perlu seluruh produk.
  3. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya.
  4. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis,
  5. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua stake holder
  6. Bukti pelaksanaan pelatihan
  7. Bukti pelaksanaan audit internal
  8. Izin legal usaha, seperti SIUP, ITUP, NKV, TDUP, atau surat dari kelurahan
  9. Data fasilitas, sebagai berikut:
    • Untuk industri olahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan: pabrik/manufacturer (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
    • Untuk Restoran: kantor pusat (nama, alamat, PIC, contact person), dan dapur/gudang/outlet (nama dan alamat)
    • Untuk rumah potong hewan: RPH (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
  10. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk
  11. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis.
  12. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.
  13. Khusus Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut:
    • Nama penyembelih.
    • Metode peyembelihan (Manual or Mechanical)
    • Metode stunning (Mechanical/Electrical/ tidak ada Stunning)

Pada prosesnya, perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperoleh surat pengantar yang nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI.

Pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI dapat dilakukan secara paralel dengan pendaftaran ke BPJPH.

Baca juga: Ini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis bagi UMKM

Dikutip dari laman BPJPH dijelaskan, terdapat tujuh aktivitas yang menjadi alur pengajuan permohonan sertifikasi halal di BPJPH. Alur tersebut yakni:

  1. Pelaku usaha mengajukan permohanan sertifikasi halal kepada BPJPH
  2. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan selama maksimal 10 hari kerja
  3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kejra
  4. LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk selama-lamanya 40 hingga 60 hari kerja
  5. hasil pemeriksaan/pengujian kemudian dilaporkan oleh LPH ke BPJPH yang selanjutnya menjadi bahan sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja
  6. Berdasarkan penetapan kehalalan produk tersebut, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

Biaya Sertifikasi Halal

Aturan mengenai tarif atau biaya sertifikasi halal tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Di dalam aturan tersebut dijelaskan, untuk biaya sertifikasi produk halal di BPJPH sekitar Rp 300.000 sampai dengan Rp 5 juta.

Biaya tersebut di antaranya adalah untuk sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, serta registrasi sertifikat halal luar negeri.

Namun demikian, biaya sertifikasi halal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

Di dalam pasal 7 ayat (3) aturan tersebut dijelaskan, biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal mengacu pada biaya yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.

Untuk pelaku usaha besar atau pelaku usaha luar negeri, biaya sertifikasi halal bisa dikenakan 150 persen lebih tinggi dari tarif batas layanan.

Sementara untuk pelaku usaha mikro dan kecil, atau UMK, tarif layanan pernyataan halal, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk dikenai tarif Rp 0 atau digratiskan.

Baca juga: UMKM Mau Dapat Sertifikat Halal hingga Izin Edar BPOM secara Gratis? Ini Syaratnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Pengusaha Bangun Hobi Jadi Sumber Cuan

3 Strategi Pengusaha Bangun Hobi Jadi Sumber Cuan

Whats New
Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng

Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng

Whats New
Ditarget Capai Realisasi Investasi Rp 1.200 Triliun, Ini 3 Strategi Menteri Bahlil

Ditarget Capai Realisasi Investasi Rp 1.200 Triliun, Ini 3 Strategi Menteri Bahlil

Whats New
'Sesuai Arahan Bapak Presiden, Tidak Ada Warung Kopi di Dunia Tanpa Kopi Indonesia...'

"Sesuai Arahan Bapak Presiden, Tidak Ada Warung Kopi di Dunia Tanpa Kopi Indonesia..."

Whats New
171 Perusahaan Sudah Diperbolehkan Ekspor Batu Bara

171 Perusahaan Sudah Diperbolehkan Ekspor Batu Bara

Whats New
XL Axiata Caplok Saham Link Net Senilai Rp 8,72 T, Bos Grup Lippo: Sejalan dengan Rencana Bisnis

XL Axiata Caplok Saham Link Net Senilai Rp 8,72 T, Bos Grup Lippo: Sejalan dengan Rencana Bisnis

Rilis
Grab Bagikan 5 Tips Aman Menggunakan Taksi Online

Grab Bagikan 5 Tips Aman Menggunakan Taksi Online

Whats New
IMF Kritik Burden Sharing Kemenkeu-BI, Ini Respons Sri Mulyani

IMF Kritik Burden Sharing Kemenkeu-BI, Ini Respons Sri Mulyani

Whats New
Tol Serpong Ruas Jalan Pamulang-Cinere Segera Uji Laik Fungsi

Tol Serpong Ruas Jalan Pamulang-Cinere Segera Uji Laik Fungsi

Whats New
Harga Aset Kripto Bitcoin Dkk Terus Turun, Apakah Masuk Fase 'Crypto Winter' Seperti 2018?

Harga Aset Kripto Bitcoin Dkk Terus Turun, Apakah Masuk Fase "Crypto Winter" Seperti 2018?

Earn Smart
Ini 4 Dokumen yang Dibebaskan dari Bea Materai Rp 10.000

Ini 4 Dokumen yang Dibebaskan dari Bea Materai Rp 10.000

Spend Smart
Empat Kawasan Industri di Jatim dan PGN Kerja Sama Pemanfaatan Gas Bumi

Empat Kawasan Industri di Jatim dan PGN Kerja Sama Pemanfaatan Gas Bumi

Rilis
Outlook Keuangan Keluarga Syariah 2022

Outlook Keuangan Keluarga Syariah 2022

Earn Smart
Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Whats New
Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.