Cara dan Rincian Biaya Sertifikasi Halal 2021

Kompas.com - 16/06/2021, 18:35 WIB
Logo halal mui Dok. MUI Logo halal mui
Penulis Mutia Fauzia
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Sertifikat halal merupakan hal yang wajib dimiliki oleh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Kewajiban sertifikat halal pun telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Di dalam pasal 1 ayat (1) aturan tersebut dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi makanan, minuman,obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sertifikat halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.

Baca juga: Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Dengan jaminan produk halal tersebut maka akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, jaminan produk halal akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual produk mereka.

Dikutip dari laman resmi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, halalmui.org, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui untuk melakukan sertifikasi produk halal.

Cara Mendapatkan Sertifikat Halal

Sebelum melalui proses sertifikasi halal, perusahaan perlu memahami kriteria sistem jaminan halal (SJH) yang termuat dalam HAS 23000.

Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan sistem jaminan halal sebelum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sistem jaminan halal tersebut yakni membuat manual dari sistem jaminan halal perusahaan, menetapkan kebijakan halal, dan mensosialisasikannya ke seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan Tim Manajemen Halal, memberi pelatihan kepada semua karyawan, menyiapkan prosedur tekait sistem jaminan halal, serta melaksanakan audit internal SJH dan kaji ulang manajemen yang mendiskusikan implementasi SJH.

Baca juga: Fasilitasi UMKM Dapatkan Sertifikat Halal dkk Secara Gratis, Ini Alasan Kemenkop UKM

Setelah itu, perusahaan juga harus menyiapkan dokumen untuk sertifikasi halal.

Beberapa dokumen yang harus disiapkan yakni:

  1. Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH.
  2. Diagram alur proses produksi untuk produk yang disertifikasi. Diagram alir cukup satu untuk mewakili setiap jenis produk, tidak perlu seluruh produk.
  3. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya.
  4. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis,
  5. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua stake holder
  6. Bukti pelaksanaan pelatihan
  7. Bukti pelaksanaan audit internal
  8. Izin legal usaha, seperti SIUP, ITUP, NKV, TDUP, atau surat dari kelurahan
  9. Data fasilitas, sebagai berikut:
    • Untuk industri olahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan: pabrik/manufacturer (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
    • Untuk Restoran: kantor pusat (nama, alamat, PIC, contact person), dan dapur/gudang/outlet (nama dan alamat)
    • Untuk rumah potong hewan: RPH (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
  10. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk
  11. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis.
  12. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.
  13. Khusus Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut:
    • Nama penyembelih.
    • Metode peyembelihan (Manual or Mechanical)
    • Metode stunning (Mechanical/Electrical/ tidak ada Stunning)

Pada prosesnya, perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperoleh surat pengantar yang nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI.

Pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI dapat dilakukan secara paralel dengan pendaftaran ke BPJPH.

Baca juga: Ini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis bagi UMKM

Dikutip dari laman BPJPH dijelaskan, terdapat tujuh aktivitas yang menjadi alur pengajuan permohonan sertifikasi halal di BPJPH. Alur tersebut yakni:

  1. Pelaku usaha mengajukan permohanan sertifikasi halal kepada BPJPH
  2. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan selama maksimal 10 hari kerja
  3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kejra
  4. LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk selama-lamanya 40 hingga 60 hari kerja
  5. hasil pemeriksaan/pengujian kemudian dilaporkan oleh LPH ke BPJPH yang selanjutnya menjadi bahan sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja
  6. Berdasarkan penetapan kehalalan produk tersebut, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

Biaya Sertifikasi Halal

Aturan mengenai tarif atau biaya sertifikasi halal tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Di dalam aturan tersebut dijelaskan, untuk biaya sertifikasi produk halal di BPJPH sekitar Rp 300.000 sampai dengan Rp 5 juta.

Biaya tersebut di antaranya adalah untuk sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, serta registrasi sertifikat halal luar negeri.

Namun demikian, biaya sertifikasi halal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

Di dalam pasal 7 ayat (3) aturan tersebut dijelaskan, biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal mengacu pada biaya yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.

Untuk pelaku usaha besar atau pelaku usaha luar negeri, biaya sertifikasi halal bisa dikenakan 150 persen lebih tinggi dari tarif batas layanan.

Sementara untuk pelaku usaha mikro dan kecil, atau UMK, tarif layanan pernyataan halal, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk dikenai tarif Rp 0 atau digratiskan.

Baca juga: UMKM Mau Dapat Sertifikat Halal hingga Izin Edar BPOM secara Gratis? Ini Syaratnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Travel Bubble' Indonesia-Singapura, Sandaiga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura, Sandaiga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

Whats New
Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Work Smart
Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Earn Smart
Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Whats New
Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.