Perlu Pembiayaan Risiko Bencana, Indonesia Bisa Libatkan Swasta

Kompas.com - 18/06/2021, 09:13 WIB
Ilustrasi bencana alam BodnarchukIlustrasi bencana alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai perlu memiliki inovasi pembiayaan risiko bencana.

Pasalnya, kondisi geografis negara terletak di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang menyebabkan hampir seluruh wilayah rentan terpapar risiko bencana.

Direktur Humanitarian & Emergency Affairs, Wahana Visi Indonesia, Margaretha Siregar mengatakan, pada tahun 2021 saja, sudah ada lebih 1.400 kali kejadian bencana di Indonesia.

Baca juga: [POPULER MONEY] Limit Kartu Kredit Petinggi Pertamina Rp 30 Miliar | Polri Buka 1.035 Formasi CPNS

"Kita sudah melihat ada sekian banyak pengungsi atau orang yang harus dievakausi akibat bencana tersebut. Belum lagi kita melihat betapa banyak kerugian baik material maupun imaterial yang terjadi akibat bencana ini," kata Margaretha dalam siaran pers, Jumat (18/6/2021).

Margaretha menyebut, pemerintah memang telah menyiapkan dana cadangan bencana dalam APBN.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun telah merumuskan apa yang perlu dilakukan atau direkomendasikan terkait bencana dan rehabilitasinya.

Namun, hal itu harus ditindaklanjuti hingga level masyarakat sebagai pihak penerima manfaat dari pembiayaan risiko bencana.

"Yang perlu diperhatikan adalah perlindungan sosial adaptif masyarakat untuk antisipasi dan mitigasi bencana. Hal lainnya terkait masalah administratif dalam menjangkau kelompok khusus antara lain penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin," beber Margaretha.

Baca juga: Siap-Siap SBR010 Ditawarkan Mulai 21 Juni, Minimum Pembelian Rp 1 Juta

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan menyatakan mitigasi pembiayaan risiko bencana di Indonesia perlu dukungan dari berbagai pihak.

Tak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan sektor swasta.

Asal tahu saja, terdapat gap sekitar 78 persen pembiayaan mitigasi risiko bencana yang bisa ditanggulangi oleh APBN.

"Pada kenyataannya, sebenarnya apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup baik. Hanya permasalahannya adalah kapasitas pemerintah untuk menanggulangi seluruh bencana itu terbatas," kata dia.

Masalah lain yang dialami dalam mitigasi pembiayaan risiko bencana alam adalah administrasi dan birokrasi pemerintahan yang panjang.

Baca juga: Aceh Ekspor 18 Kontainer Kopi Arabica Gayo Untuk Gerai Starbucks di AS dan Eropa

Untuk itu menurut Deni, diperlukan peran serta masyarakat dengan skema public private partnership (PPP).

Adapun model pembiayaan yang dapat digunakan adalah pasar dan nonpasar.

Model pembiayaan non pasar bisa berupa voluntary, swadaya masyarakat, dan sumbangan.

Sementara model pembiayaan pasar antara lain asuransi, bon, atau dari pemerintah.

"Sektor swasta dengan keahlian yang dapat dimanfaatkan dan lebih efisien. Di sini kita perlu mencari keseimbangan mana peran pemerintah yang baik, itu yang dipegang pemerintah, mana peran swasta yang baik itu bisa kontribusi swasta," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.