Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesangon Belum Dibayar, Eks Pilot Merpati Kirim Surat ke Jokowi

Kompas.com - 19/06/2021, 12:36 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para mantan pilot PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang tergabung dalam Paguyuban Pilot Ex. Merpati (PPEM), mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu sekaligus mewakili kepentingan seluruh eks karyawan Merpati.

Lewat surat yang diteken oleh Ketua PPEM Capt. Anthony Ajawaila pada 17 Juni 2021 itu, para eks pilot Merpati meminta bantuan Jokowi untuk mendapatkan hak pesangon yang sejak 2016 belum dilunasi oleh maskapai penerbangan berpelat merah tersebut.

"Kami memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera dibayarkannya hak pesangon kami yang sejak tahun 2016 belum tuntas diselesaikan oleh PT Merpati sebagai perusahaan milik negara," tulis surat tersebut seperti dikutip Kompas.com pada Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Nasib Merpati Bisa Kembali Mengudara Belum Jelas

Selain persoalan pesangon, para eks pilot Merpati meminta pula untuk ada kepastian terkait penyelesaian hak pensiunan. Sebab, dana pensiun Merpati dibekukan pada 2015 lalu oleh manajemen perusahaan.

"Begitu pun hak pensiun kami yang sampai saat ini tidak ada kepastian maupun kejelasan, kapan akan diselesaikan dan dibayarkan secara tuntas, sejak dikeluarkannya pengumuman bahwa dana pensiun Merpati Nusantara Airlines telah dibekukan dan dibubarkan oleh Direktur Utama Merpati pada 22 Januari 2015," jelas surat itu.

Di sisi lain, para eks pilot juga menyinggung bahwa Merpati pernah memiliki peran yang besar dan signifikan kepada negara, terutama dalam menjalankan tugas sebagai agen pembangunan, membuka akses dari dan ke daerah yang terpencil dengan fasilitas yang sangat minim.

Selain itu, disebutkan bahwa Merpati juga pernah didaulat untuk selalu turut serta membantu mewujudkan 'Wawasan Nusantara' di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan diberikan tugas sebagai jembatan udara nusantara.

Baca juga: Biang Kerok Garuda Rugi: Sewa Pesawat Lebih Mahal dari Maskapai Lain

"Kalau pun saat ini dikarenakan sesuatu dan lain hal Merpati harus ditutup atau dilikuidasi oleh negara, kami seluruh ex karyawan Merpati juga tidak memiliki daya dan kuasa untuk mencegahnya. Hanya satu hal yang ingin kami mohon kepada Bapak Presiden, janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah 'habis manis, sepah dibuang'," demikian isi surat itu.

Para eks pilot pun berharap keputusan pemerintah untuk menutup Merpati selamanya sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang, serta telah memperoleh masukan dari para ahli perhubungan serta aviasi, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga jalur udara menjadi hal yang sangat penting.

"Kami sangat berharap semoga Bapak Presiden serta seluruh pihak berwenang yang membaca dan memperhatikan surat terbuka ini dapat membantu menyelesaikan masalah kami," tutup surat tersebut.

Baca juga: Akankah Nasib Garuda Indonesia Sama seperti Merpati Airlines?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Naik 63 Poin, Rupiah Menguat di Bawah Level 16.200

IHSG Ditutup Naik 63 Poin, Rupiah Menguat di Bawah Level 16.200

Whats New
Jam Operasional Pegadaian Senin-Kamis, Jumat, dan Sabtu Terbaru

Jam Operasional Pegadaian Senin-Kamis, Jumat, dan Sabtu Terbaru

Whats New
Bos BI Optimistis Rupiah Bakal Kembali di Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

Bos BI Optimistis Rupiah Bakal Kembali di Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

Whats New
Mendag Ungkap Penyebab Harga Bawang Merah Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Mendag Ungkap Penyebab Harga Bawang Merah Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Whats New
Hadapi Tantangan Perubahan Iklim, Kementan Gencarkan Pompanisasi hingga Percepat Tanam Padi

Hadapi Tantangan Perubahan Iklim, Kementan Gencarkan Pompanisasi hingga Percepat Tanam Padi

Whats New
Panen Ganda Kelapa Sawit dan Padi Gogo, Program PSR dan Kesatria Untungkan Petani

Panen Ganda Kelapa Sawit dan Padi Gogo, Program PSR dan Kesatria Untungkan Petani

Whats New
Alasan BI Menaikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Alasan BI Menaikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Whats New
Cara dan Syarat Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian

Cara dan Syarat Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian

Earn Smart
Cara dan Syarat Gadai HP di Pegadaian, Plus Bunga dan Biaya Adminnya

Cara dan Syarat Gadai HP di Pegadaian, Plus Bunga dan Biaya Adminnya

Earn Smart
Peringati Hari Konsumen Nasional, Mendag Ingatkan Pengusaha Jangan Curang jika Mau Maju

Peringati Hari Konsumen Nasional, Mendag Ingatkan Pengusaha Jangan Curang jika Mau Maju

Whats New
United Tractors Bagi Dividen Rp 8,2 Triliun, Simak Jadwalnya

United Tractors Bagi Dividen Rp 8,2 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Kunjungan ke Indonesia, Tim Bola Voli Red Sparks Eksplor Jakarta bersama Bank DKI dan JXB

Kunjungan ke Indonesia, Tim Bola Voli Red Sparks Eksplor Jakarta bersama Bank DKI dan JXB

Whats New
Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Whats New
KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

Earn Smart
Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com