Garuda Indonesia, Persoalan Visi, Mental, dan Moral Bangsa

ADA yang menjelaskan bahwa masalah Garuda Indonesia sekarang ini jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi di tahun 1998.

Benar sekali di tengah pandemi maka seluruh maskapai penerbangan di seantero dunia mengalami kesulitan dan bahkan menuju ke kebangkrutan. Akan tetapi masalahnya sudah sangat terbuka bahwa pada era sebelum pandemi pun, Sang Garuda telah dan sedang mengalami masalah keuangan serius yang ditandai dengan banyak hal antara lain gonta ganti jajaran manajemen dalam waktu yang relatif singkat.

Jadi pandemi hanya sekadar mengangkat masalah Garuda ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Mungkin sesekali perlu juga kita melihat masalah ini dengan sedikit relaks agar dapat memperoleh gambaran yang jernih dari itu semua.

Di tahun 1950 an bangsa Indonesia dibawah kepemimpinan Bung Karno telah melihat bahwa salah satu cara untuk dapat dengan mudah dan cepat memperoleh dana segar bagi dukungan administrasi pemerintahan adalah melalui “penerbangan”.

Itu sebabnya antara lain dengan menggalang dana di antaranya dari para saudagar Aceh pemerintah dikala itu mengumpulkan uang untuk membeli pesawat terbang. Waktu itu tidak ada rute penerbangan di Indonesia yang dapat diandalkan untuk memperoleh keuntungan, maka dibentuklah Indonesian Airways sebagai maskapai penerbangan yang mencari “rute basah” di luar negeri dengan home base di Rangoon, Burma.

Indonesian Airways bukan Garuda, karena Garuda adalah meneruskan maskapai KLM sebagai implementasi salah satu hasil perundingan KMB. Maka berangkatlah pesawat Dakota Indonesian Airways menggalang dana perjuangan dengan melakukan misi operasi penerbangan sipil komersial di Burma.

Baca juga: Akankah Nasib Garuda Indonesia Sama seperti Merpati Airlines?

Pemerintah Burma pun sangat menyadari bahwa memang penerbangan itu menghasilkan pemasukan yang mudah dan cepat sehingga mereka tetap memungut pajak kepada Indonesian Airways.

Intinya adalah kita di tahun 1950-an telah memiliki visi Dirgantara dengan memanfaatkan dunia penerbangan sebagai salah satu sumber pemasukan dana bagi pemerintah. Tidak punya pesawat, patungan untuk membelinya dan tidak punya rute basah, mencari di luar negeri untuk memperolehnya.

Di tahun 1950-an itu pula Indonesia yang berwujud negara kepulauan belum memiliki Dewan Kelautan, akan tetapi sudah memiliki Dewan Penerbangan. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa pada awal kemerdekaan kita memiliki visi kedirgantaraan walau dunia penerbangan masih sangat sederhana, dan sekaligus pemerintah sudah melihat pentingnya institusi pemerintahan dalam mengurus soal soal penerbangan.