Defisit APBN Tembus Rp 219,3 Triliun pada Mei 2021, 1,32 Persen dari PDB

Belanja negara

Sri Mulyani mencatat belanja negara pada Mei 2021 sudah tembus Rp 945,7 triliun, atau 34,39 persen dari target Rp 2.750 triliun sepanjang tahun ini.

Realisasi belanja negara ini meningkat 12,05 persen dibanding Mei 2020 yang hanya Rp 843,94 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN Balik ke 2,71 - 2,97 Persen Tahun 2023

Dia merinci, belanja pemerintah pusat dibagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L masing-masing Rp 359,8 triliun dan Rp 211,3 triliun.

Belanja K/L sudah mencapai 34,86 persen dari target Rp 1.032 triliun, sementara belanja non K/L sudah 31,2 persen dari target Rp 922,6 triliun.

Secara total, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 647,6 triliun atau 33,14 persen dari target Rp 1.954,5 triliun. Jumlah ini pun meningkat 20,53 persen dari Rp 537,3 triliun pada Mei 2021.

"Jadi kerja keras APBN kita melalui sisi belanja didukung oleh penanganan Covid-19 yang terkendali telah mendukung countercyclical," tutur Sri Mulyani.

Untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 298 triliun atau 37,47 persen dari target Rp 795,5 triliun.

Baca juga: Defisit APBN Tembus Rp 138,1 Triliun pada April 2021, 0,83 Persen dari PDB

Realisasi terkontraksi 2,8 persen dibanding periode yang sama sampai Mei 2020.

Secara rinci, TKDD dari transfer ke daerah mencapai Rp 275,7 triliun atau 38,18 persen dari target Rp 722,2 triliun. Realisasi -0,72 persen dibanding Mei 2020 Rp 277,7 triliun.

Realisasi dana desa mencapai Rp 22,3 triliun atau 31,02 persen dari target Rp 72 triliun. Realisasi -22,64 persen dibanding Rp 28,9 triliun pada Mei 2020.

Terakhir, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 309,3 triliun atau 30,73 persen dari target Rp 1.006,4 triliun.

Realisasi terkontraksi 13,57 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 357,9 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Minta APBN Dihemat, tetapi Luhut Minta PNS Kerja dari Hotel di Bali

"Pembiayaan kita penuhi dari penerbitan SBN, di mana pembiayaan oleh BI adalah Rp 116,26 triliun. Dan tentu dengan pasar surat berharga yang makin stabil dan baik, ketergantungan kita dari pembiayaan BI secara bertahap bisa diturunkan," pungkas Sri Mulyani.