Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia mendorong kembali diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan tersebut akan mulai berlangsung pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengimbau para pelaku industri untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dalam melaksanakan kegiatan produksi.

Baca juga: Menperin Apresiasi Perusahaan Elektronik Asal Surabaya Pasok Speaker untuk Mobil Mewah

"Bapak Presiden telah menginstruksikan agar PPKM Mikro dipertebal dan diperkuat. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mendorong agar pelaku industri memperketat penerapan protokol kesehatan di area operasinya, seperti pabrik, kantor operasional, maupun di lini distribusi. Hal ini agar kasus Covid-19 bisa ditekan,” ujar Menperin dalam siaran resminya, dikutip Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Menurut Agus, pemberian izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang dikeluarkan Kemenperin bagi sektor industri diikuti dengan syarat-syarat yang ketat.

Kemenperin telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian nomor 4, 7, dan 8 sebagai pedoman pemberian IOMKI kepada perusahaan industri.

"Secara detail, kami merumuskan bagaimana perusahaan mengatur protokol kesehatan di lokasi fasilitas produksinya, lalu bagaimana mitigasi bila ada karyawan yang didapati terpapar, itu juga tetap kami kawal,” jelas Agus.

Selanjutnya, dalam IOMKI juga ditetapkan mekanisme pelaporan oleh industri.

Baca juga: Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Para pelaku industri yang memperoleh izin IOMKI wajib melaporkan pelaksanaan IOMKI di perusahaan masing-masing setiap minggu.

"Kemenperin mencabut IOMKI perusahaan yang tidak melaporkan aktivitasnya selama tiga minggu berturut-turut,” tegas Menperin.

Kebijakan IOMKI ditempuh dengan pertimbangan bahwa industri manufaktur merupakan kontribusi yang sangat besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, antara 18-19 persen, sehingga tidak bisa dibiarkan shutdown.

"Untuk me-restart kembali, akan membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lama. Selain itu, industri perlu berjalan untuk dapat tetap menyediakan kebutuhan masyarakat,” papar Agus.

Berjalannya industri dengan mengutamakan protokol kesehatan di masa pandemi menunjukkan bahwa sektor industri telah mengarah pada pemulihan dan mendekati kondisi sebelum terjadi pandemi.

Baca juga: Akselerasi Industri Keramik, Kemenperin Kawinkan Produsen dan Asosiasi Pengguna

“Ekspor produk manufaktur naik dibandingkan tahun lalu, selain itu investasi juga meningkat, ini merupakan pencapaian yang tidak terjadi begitu saja, dan keberlangsungan industri manufaktur juga perlu kita jaga,” tegas Menperin.

Hingga 21 Juni 2021, Kemenperin telah mengeluarkan 19.150 IOMKI bagi perusahaan industri, dengan total tenaga kerja mencapai 5,2 juta orang.

Dengan demikian, IOMKI cukup berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang masih sulit.

"Keseimbangan antara ketaatan terhadap protokol kesehatan dan tetap berlanjutnya aktivitas ekonomi diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang,” papar Agus.

Pada Januari-Mei 2021, nilai ekspor industri pengolahan mencapai 66,70 miliar dollar AS, naik 30,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 51,10 miliar dollar AS.

Baca juga: Ekspor Tembus 343 Juta Dollar AS, Kemenperin Pacu Inovasi Industri Mainan Anak

Dengan capaian tersebut, industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi, yakni 79,42 persen dari total ekspor nasional yang berada di angka 83,99 miliar dollar AS.

Selanjutnya, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang triwulan I tahun 2021, nilai investasi yang direalisasikan oleh industri pengolahan menembus Rp 88,3 triliun atau naik 38 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 64 triliun.

Dua sektor dengan performa tertinggi adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 27,9 triliun (berkontribusi 12,7 persen) serta industri makanan sebesar Rp 21,7 triliun (9,9 persen).