BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Kompas.com - 22/06/2021, 13:41 WIB
Tangkapan layar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Agung Firman Sampurna dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1/2021). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah. ANTARA/AstridFaidlatulHabibah.Tangkapan layar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Agung Firman Sampurna dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1/2021). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sejumlah ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian sistem intern terhadap program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, ketidakpatuhan tersebut terdeteksi dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

Setidaknya terdapat 6 poin ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian. Salah satu yang BPK temukan adanya realisasi anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: BPK Buka 1.320 Formasi untuk CPNS 2021, Simak Rincian Berikut

"Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 sebesar Rp 1,69 triliun tidak sesuai ketentuan," kata Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DRI RI, Selasa (22/6/2021).

Agung menemukan, pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 kementerian/lembaga juga tidak memadai.

Selain itu, mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP belum disusun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penyaluran belanja subsidi bunga KUR dan non-KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun," tutur Agung.

Kemudian dua masalah lainnya adalah pengeluaran pembiayaan tahun 2020 yang sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Hingga 18 Juni, Realisasi PEN Capai Rp 226,63 Triliun

Lalu, pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang dilanjutkan pada 2021.

"Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang untuk ditindaklanjuti," pungkas Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.