PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

Kompas.com - 22/06/2021, 15:02 WIB
ILustrasi pusat perbelanjaan KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUMILustrasi pusat perbelanjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengharapkan insentif keringanan pajak dari pemerintah menyusul rencana pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Ada 2 jenis insentif pajak yang diinginkan, yaitu pembebasan PPN untuk mendongkrak penjualan, serta penghapusan sementara pajak-pajak yang bersifat final seperti misalnya PPN dan PPh final atas sewa, biaya penggantian listrik, dan dan lain-lain.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja mengatakan, kedua jenis insentif ini bisa mendongkrak penjualan dan sekaligus juga menyelamatkan pelaku usaha yang sudah mulai bertumbangan sejak tahun lalu.

Pusat perbelanjaan juga berharap pemerintah dapat memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50 persen yang disalurkan langsung kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Aphonsuz saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (21/6/2021).

Baca juga: CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Alphonsuz menerangkan, kondisi pelaku usaha sedang berada dalam kondisi terpuruk sejak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia pada tahun lalu. Ke depan, kondisi bisnis pengelola pusat belanja juga diperkirakan semakin menantang seiring adanya kebijakan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dari pemerintah.

Seperti diketahui, aturan pengetatan PPKM Mikro rencananya bakal membatasi jam operasional di pusat perbelanjaan, mal, pasar, dan pusat perdagangan sampai dengan pukul 20.00. Selain itu, jumlah pengunjung di pusat-pusat keramaian ini juga dibatasi maksimal 25% dari kapasitas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alphonsuz menaksir, dengan adanya pengetatan PPKM Mikro yang rencananya berlangsung pada 22 Juni - 5 Juli 2021 itu, tingkat tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan hingga hanya mencapai sekitar 10 persen dari angka kunjungan normal.

“Selama ini (tingkat kunjungan) sudah hampir mendekati batas maksimal yang diperkenankan yaitu 50 persen dari kapasitas,” ujar Alphonsuz.

Alphonsuz berharap, pemerintah bisa memastikan rencana pengetatan jam operasional pusat perbelanjaan benar-benar disertai dengan penegakan protokol kesehatan yang kuat, disiplin, dan konsisten. Ia memastikan, Pusat Perbelanjaan telah dan selalu menunjukkan keseriusan serta komitmen yang kuat untuk terus menerus memberlakukan dan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten.

“Di Pusat Perbelanjaan juga berlaku Protokol Kesehatan secara berlapis yaitu yang diberlakukan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan juga para Penyewa,” imbuh Alphonsuz. (Reporter: Muhammad Julian|Editor: Tendi Mahadi)

Baca juga: Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: PPKM Mikro diperketat, ini harapan pengelola pusat perbelanjaan



Sumber
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

Whats New
Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Whats New
[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X