Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Kompas.com - 22/06/2021, 15:05 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
Penulis Mutia Fauzia
|


BEIJING, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah China yang kian keras terhadap industri mata uang kripto menyebabkan kapitalisasi mata uang digital tersebut tergerus hingga 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.320 triliun (kurs Rp 14.400) sejak Jumat (18/6/2021) lalu.

Pasalnya, sejak akhir pekan lalu, pemerintah setempat telah membuat kebijakan melarang penambangan bitcoin. Sebanyak 26 lokasi penambangan bitcoin di kawasan Sichuan pun dikabarkan ditutup.

Dikutip dari CNBC, Selasa (22/6/2021) pemerintah China dalam beberapa hari terakhir tengah meningkatkan upaya mereka untuk mengendalikan industri mata uang kripto di negara tersebut.

Baca juga: Bank Sentral China Makin Gencar Sebarkan Yuan Digital

Untuk diketahui, Sichuan merupakan salah satu pusat pertambangan bitcoin terbesar di China. Banyak pusat penambangan bitcoin di kawasan barat daua China pun ditutup pada hari Minggu kemarin.

Langkah yang dilakukan di Sichuan tersebut diambil setelah provinsi lain di China, termasuk di Mongolia Dalam, yang telah menutup penambangan kripto terlebih dahulu.
Sebelumnya, pemerintah China telah menyatakan abkal memberi tindakan keras terhadap penambangan bitcoin.

Pada hari Senin kemarin, bank sentral China, People's Bank of China (PBoC) mengatakan telah berbicara dengan Alipay, sebuah layanan pembayarankan yang merupakan salah satu anak usaha dari AntGroup, serta beberapa lembaga keuangan utama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ini Beberapa Negara yang Larang Mata Uang Kripto Bitcoin Dkk

Bank sentral China menyatakan, mereka mendesak perusahaan pembayaran tersebut agar tidak memberikan layanan terhadap setiap aktivitas mata uang kripto. Layanan yang dilarang diberi tersebut termasuk di dalamnya pembukaan rekening atau kliring.

Sebenarnya, hal tersebut bukan aturan baru.

Namun, pernyataan PBoC tersebut menyatakan ketegasan otoritas setempat dalam menindak perusahaan jasa keuangan yang berhubungan dengan mata uang kripto.

Sebenarnya, larangan pemerintah China terhadap perdagangan mata uang kripto lokal telah bergulir sejak tahun 2017. Hal itu membuat pelaku aset kripto harus melakukan perdagangan secara lintas batas.

Kebijakan tersebut pun tak menghentikan para pemain aset kripto untuk membeli dan menjual mata uang digital tersebut. Meski proses perdagangan mata uang kripto menjadi lebih rumit.

Baca juga: Ada Aset Kripto Berkinerja Lebih Baik dari Bitcoin, Apa Saja?



Sumber CNBC
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

Whats New
Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Whats New
[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X