Rachmat Gobel: Masalah Beras Jangan Jadi Mainan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembanguna (Korinbang) Rachmat Gobel menilai masalah perberasan nasional masih belum bisa diselesaikan secara tuntas.

Dia menilai permasalahan ini tidak hanya berdampak pada persoalan ketahanan pangan, namun masalah ini bisa mencoreng martabat bangsa karena Indonesia dinilai tidak sanggup mengelola kebutuhan dasar rakyatnya.

“Kenapa masalah perberasan ini tidak bisa diselesaikan, dan ironisnya dari tahun ke tahun masalah yang dihadapi boleh dikatakan tetap sama. Ini tentu bisa ditangani jika masalah perberasan ini diatasi secara terintegrasi dengan menghilangkan ego sektoral pada masing-masing instansi terkait,” kata Rachmat Gobel dalam siaran pers, Jakarta Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Sandiaga Uno Pastikan Pembukaan Pariwisata Bali Tunggu Kasus Covid-19 Melandai

Hal tersebut disampaikan Rachmat Gobel ketika berbicara sebagai keynote speaker pada Focus Group Discussion (FGD) yang dilenggarakan Perum Bulog dengan tema Kondisi Kebijakan Perberasan Saat Ini dan Pentingnya Integrasi Kebijakan Lintas Kementerian.

Ia membeberkan ada beragam masalah perberasan yang selalu berulang terjadi, diantaranya adalah pupuk dan benih menjadi mahal saat musim tanam, harga gabah anjlok saat panen, impor beras yang selalu menjadi momok bagi petani, luas lahan yang terus berkurang dan penanganan pasca panen yang masih tradisional yang membuat petani kesulitan meningkatkan nilai tambah.

“Selama ini kita selalu mengalami kesulitan untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan ini. Saya sepakat dengan pendekatan yang diusung Bulog yaitu mendorong hilirisasi. Kita harus apresiasi terobosan Bulog dan saya mengusulkan FGD ini lebih sering dilakukan agar kita bisa me-review apa-apa yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu,” ucap dia.

Dalam kesempatan itu Rachmat juga menekankan agar semua lembaga terkait tidak lagi main-main dengan masalah perberasan karena masalah ini menyangkut masalah harkat dan martabat bangsa dan juga nasib kehidupan para petani yang masih terpinggirkan.

Baca juga: Serikat Pekerja Garuda Indonesia Nilai Program Pensiun Dini Bermasalah

“Masalah beras dan petani jangan jadi lahan spekulasi, menjadi mainan politik apalagi menjadi lahan subur mafia. Semua pihak harus menyadari, selama ini kita berhutang besar kepada petani sehingga saat ini ketahanan pangan kita bisa masih terjaga. Ini harus dibalas dengan lebih memperhatikan sektor pertanian dan nasib petani dengan meningkatkan harkat dan martabat mereka,” kata dia.

Sementara terkait hilirisasi, Rachmat mengusulkan tiga hal yaitu industrialisasi berbasis beras, lifestyle berbasis beras, dan mengembangkan branding beras berbasis kearifan lokal.

Industrialisasi berbasis beras, lanjutnya, tidak hanya mendorong produktivitas dan kualitas produk, tapi juga akan meningkatkan nilai tambah dan valuasi yang besar bagi petani.

“Ini mensyaratkan ekosistem dan ini yang harus kita bangun dengan didukung Kawasan Ekonomi Khusus beras agar manajemen stabilitas supply and demand bisa terjaga secara optimal,” ujar Gobel.

Sementara itu, terkait lifestyle berbasis beras, Rachmat menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap daerah mempunyai budaya yang dekat atau kental dengan beras. Dalam adat perkawinan misalnya, beras kerap diberikan sebagai hadiah.

“Ini perlu kita tumbuhkan lagi dengan produk corak atau gaya hidup yang lebih kekinian dan bergengsi,” ucapnya.

Kemudian, terkait menghidupkan beras lokal, menurut Rachmat, tidak kalah penting karena setiap daerah mempunyai beras unggulan dan kebanggaan masing-masing.

Misalnya, Sumatera Barat dengan beras Solok, Jawa Barat dengan beras Pandan Wangi, Jawa Tengah dengan beras Rojo Lele.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir: Izin Edar Ivermectin dari BPOM untuk Obat Anti Parasit