Kompas.com - 23/06/2021, 09:01 WIB
Pesawat Garuda Indonesia Boeing 373-800 NG dengan desain masker di bagian depan pesawat, saat diparkir di lapangan udara di Tangerang, Banten, Senin (12/10/2020). Pemasangan ''masker'' di pesawat tersebut digelar untuk mendukung kampanye Gerakan 'Ayo Pakai Masker' dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. AFP/ADEK BERRYPesawat Garuda Indonesia Boeing 373-800 NG dengan desain masker di bagian depan pesawat, saat diparkir di lapangan udara di Tangerang, Banten, Senin (12/10/2020). Pemasangan ''masker'' di pesawat tersebut digelar untuk mendukung kampanye Gerakan 'Ayo Pakai Masker' dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali mengumumkan penundaan pembayaran utang yang berasal dari penerbitan sukuk global 500 juta dollar AS. Penundaan angsuran utang tersebut karena kondisi keuangan dalam kondisi carut-marut.

Lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Singapura (SGX), emiten berkode GIAA itu meyebutkan bahwa maskapai penerbangan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia berjuang karena pandemi menekan perjalanan udara di seluruh dunia.

Dilansir dari Kontan, Garuda Indonesia menyebut menunda distribusi berkala yang jatuh tempo 3 Juni 2021.

Sebelumnya Garuda Indonesia menggunakan tenggat waktu 14 hari atas sukuk Garuda yang jauh tempo 3 Juni 2021. Ini artinya, masa tenggat waktu itu jatuh pada 17 Juni ini.

Baca juga: Sejarah Garuda Indonesia, Bermula dari Sumbangan Emas Rakyat Aceh

Hanya, lagi-lagi Garuda harus menunda pembayaran karena masalah keuangan yang dialami maskapai milik negara ini.

“Garuda sangat mengapresiasi kelanjutan dukungan para pemegang sukuk selama masa yang penuh tantangan ini,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterbukaan informasi di SGX itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya itu, Garuda Indonesia menyebut menambah penasihat keuangan Guggenheim Securities, LLC untuk mengevaluasi alternative strategis perusahaan menghadapi tantangan akibat pandemi.

Gunggenheim akan bekerkasama dengan penasihat Garuda yang sudah ada yakni PT Mandiri Sekuritas, Cleary Gottlieb Steen &Hamilton LLP dan Assegaf Hamzah & Partners.

Baca juga: Saat Korupsi Gerogoti Garuda Indonesia di Era Orde Baru

"Kami percaya tim penasihat yang kami miliki akan mendukung upaya kami yamgh berusaha untuk keluar dari pandemi sebagai maskapai yang kuat dan memiliki modal yang baik,” ujar Ifran.

Kembali mengingatkan, Garuda Indonesia memiliki utang obligasi dari penerbitan Trust Certificates yang tidak dijamin sebesar 500 juta dollar AS.

Tercatat di Bursa Singapura, surat utang Garuda Indonesia (GIAA) ini dirilis 3 Juni dengan jangka waktu 5 tahun. Ini artinya pada 3 Juni 2021, utang ini jatuh tempo.

Sukuk ini memiliki tingkat suku bunga tetap tahunan sebesar 5,95 persen yang dibayar setiap 6 bulanan yang dimulai 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Juni 2020.

Baca juga: Asal Usul Nama Garuda Indonesia

Saat itu, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) bertindak sebagai Penerima Delegasi, Agen Pembayar Utama. Per 31 Desember 2019, saldo utang obligasi syariah ini mencapai 498,99 juta dollar AS.

Bunga terus bertambah

Garuda Indonesia tercatat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

Perusahaan memiliki arus kas negatif dan utang minus Rp 41 triliun. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan yang tidak bisa menutupi pengeluaran operasional.

Berdasarkan pendapatan Mei 2021 Garuda Indonesia hanya memperoleh sekitar 56 juta dolar AS dan pada saat bersamaan masih harus membayar sewa pesawat 56 juta dolar AS, perawatan pesawat 20 juta dolar AS, bahan bakar avtur 20 juta dolar AS, dan gaji pegawai 20 juta dolar AS.

Baca juga: Serikat Pekerja Garuda Indonesia Nilai Program Pensiun Dini Bermasalah

Sementara jika berdasarkan data laporan keuangan terakhir yang dirilis Garuda Indonesia pada kuartal III 2020, BUMN penerbangan itu mempunyai utang sebesar Rp 98,79 triliun yang terdiri dari utang jangka pendek Rp 32,51 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 66,28 triliun.

Sebelum pandemi Covid-19, perseroan sempat membukukan keuntungan hampir mencapai Rp 100 miliar pada 2019. Namun, pandemi yang melanda Indonesia pada awal 2020 hingga sekarang telah memukul keuangan perusahaan.

Pada kuartal III 2019, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebanyak Rp 1,73 triliun, lalu merugi hingga Rp 15,19 triliun pada kuartal III 2020 akibat dampak pandemi.

Pendapatan Garuda Indonesia tercatat turun dari awalnya Rp 50,26 triliun pada kuartal III 2019 menjadi hanya Rp 16,04 triliun pada kuartal III 2020.

Perseroan lantas menawarkan program pensiun dini untuk para karyawan hingga 19 Juni 2021 mendatang demi menyelamatkan keuangan perusahaan yang tertekan akibat rugi dan utang. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 100 karyawan yang mengajukan pensiun dini.

Baca juga: Ini Rute-rute Internasional yang Bakal Ditutup Garuda Indonesia

Selain pensiun dini, sejumlah aksi yang turut dilakukan Garuda Indonesia di antaranya memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong peningkatan pendapatan.

Sementara itu dari pihak pemerintah berencana memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia hingga mengubah orientasi bisnis perseroan yang semula melayani rute penerbangan internasional menjadi hanya berfokus pada penerbangan domestik saja.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Whats New
PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

Smartpreneur
Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Whats New
Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Whats New
Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Whats New
Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Whats New
Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Whats New
Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Rilis
IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

Whats New
Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Whats New
IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

Whats New
Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Whats New
Pemerintah Sudah Suntik Modal Rp 61,8 Triliun ke BLU dan BUMN Sepanjang 2021

Pemerintah Sudah Suntik Modal Rp 61,8 Triliun ke BLU dan BUMN Sepanjang 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.