Tuntut Pesangon, Eks Karyawan Merpati Airlines Kirim Surat ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Pilot Eks-Merpati (PPEM) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo menuntut hak-hak karyawan yang belum dibayarkan oleh PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA).

Adapun hak-hak yang belum dipenuhi adalah hak pesangon dan hak pensiun dari 1.233 pegawai sejak tahun 2016.

Ketua Paguyuban Pilot Eks-Merpati, Anthony Ajawaila mengatakan, penuntutan hak-hak ini berawal dari adanya keputusan Kementerian BUMN yang berencana menutup operasional Merpati pada Mei tahun 2021 lalu.

Baca juga: Akankah Nasib Garuda Indonesia Sama seperti Merpati Airlines?

"Apabila Merpati ditutup, bagaimana hak-hak normatif dari 1.233 karyawan yang ada Inilah yang mendorong kami berada di garda terdepan," kata Anthony dalam Pembacaan Surat Terbuka Kepada Presiden secara virtual, Rabu (23/6/2021).

Anthony menjelaskan, Merpati mulai berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 dan menyebabkan adanya penundaan hak-hak normatif kepada 1.233 karyawan.

Kemudian pada 22 Februari 2015, perseroan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang (SPU), dengan memberikan sebagian hak, yakni sebesar 30 persen. Janjinya, hak akan rampung pada Desember tahun 2018.

Namun pada kenyataannya, SPU berubah menjadi Penundaan Kewajiban Penyelesaian Utang (PKPU) pada 14 November 2018 di Pengadilan Niaga Surabaya, dengan syarat Merpati harus beroperasi untuk menyelesaikan hak-hak karyawannya.

Alhasil, belum ada kejelasan kapan pesangon dan dana pensiun akan dibayar perusahaan.

"Hak pensiun tidak ada kepastian karena lembaga Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines dibubarkan oleh Direktur Utama Merpati pada 22 Januari 2015," jelas Anthony.

Anthony mengakui, pihaknya sudah kesekian kali mengadukan nasib kepada yang berkepentingan. Kendati sampai hari ini, belum ada penjelasan apapun.

Baca juga: Dapat Dukungan BUMN, Merpati Airlines Bangkit dari Mati Suri