Pesangon Tak Jelas, Eks Karyawan Merpati Kerja Jadi Driver Ojol hingga Kuli Bangunan

Merpati Airlines mulai berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 dan menyebabkan adanya penundaan hak-hak normatif kepada 1.233 karyawan.

Kemudian pada 22 Februari 2015, perseroan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang (SPU), dengan memberikan sebagian hak, yakni sebesar 30 persen. Janjinya, hak akan rampung pada Desember tahun 2018.

Namun pada kenyataannya, SPU berubah menjadi Penundaan Kewajiban Penyelesaian Utang (PKPU) pada 14 November 2018 di Pengadilan Niaga Surabaya, dengan syarat Merpati harus beroperasi untuk menyelesaikan hak-hak karyawannya.

Alhasil, belum ada kejelasan kapan pesangon dan dana pensiun akan dibayar perusahaan.

Baca juga: Korea Utara Krisis Pangan, Harga Pisang Capai Rp 640.000 Per Kg

Mengutip Surat Terbuka yang disampaikan kepada Presiden, PPEM meminta pertolongan Presiden untuk membantu menyelesaikan masalah, mengingat Merpati pernah menjadi agen pembangunan membuka akses udara ke daerah terpencil.

Asal tahu saja, Merpati beroperasi pada tahun 1962 dan melayani rute penerbangan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, seperti Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya.

Di antara mereka pun, banyak pilot yang telah gugur dalam tugas. Lebih lanjut PPEM mengaku tak punya kuasa jika Merpati harus ditutup dan dilikuidasi negara. Namun mereka tak ingin seperti kata pepatah habis manis sepah dibuang.

Baca juga: Hong Kong Setop Sementara Penerbangan Garuda Indonesia, Ini Penyebabnya