Kompas.com - 23/06/2021, 13:11 WIB
Seorang warga menjemur tembakau jenis srinthil di lereng Gunung Sumbing, Desa Banaran, Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Anis EfizudinSeorang warga menjemur tembakau jenis srinthil di lereng Gunung Sumbing, Desa Banaran, Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan menyatakan penolakannya terhadap revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Revisi aturan tersebut dinilai hanya akan semakin merugikan petani tembakau dan cengkeh.

Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukra menjelaskan keberadaan PP 109 tahun 2012 sejatinya sudah memberatkan petani, apalagi jika diperketat. Ia juga mengungkapkan, yang dibutuhkan oleh petani saat ini yakni perlindungan dari pemerintah.

"Kita menyumbangkan Rp 170 triliun lebih setiap tahun, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk jaminan kesehatan nasional. Jadi, nilai-nilai baik itu tidak pernah terpikirkan," sebutnya melalui keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Ia menambahkan dalam waktu dekat APTI Pamekasan akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait wacana revisi peraturan ini.

"Kalau surat kami ditolak, mungkin kita akan datang ke sana agar tidak dilaksanakan revisi PP 109 tahun 2012. Kami tegas menolak," tambah Samukra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, sejumlah elemen dari pemerintah seperti Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian kompak mengatakan bahwa revisi PP 109 ini sifatnya tidak terdesak dilaksanakan terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian Hendratmojo Bagus Hudoro menjelaskan banyak keluarga yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT). Di tahun 2020, kinerja IHT sudah turun hingga 9,7 persen akibat kenaikan cukai, dampak pandemi serta regulasi yang terus menekan.

"Revisi PP 109 perlu dikaji terlebih dahulu karena berdampak kepada berbagai bidang salah satunya perekonomian nasional di mana pemerintah saat ini sedang melaksanakan program pemulihan ekonomi sampai tahun 2023," kata Hendratmojo

Sebelumnya diketahui sejumlah LSM anti tembakau terus mendesak pemerintah terutama Kementerian Kesehatan untuk segera menyelesaikan revisi PP 109 dan menjalankannya di tahun ini.

Baca juga: Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

 

Melalui revisi tersebut, diharapkan pengendalian tembakau bisa dioptimalkan dan prevalensi merokok bisa terus di tekan. Meski demikian, wacana ini mendapatkan pertentangan terutama dari pihak yang terkait langsung dengan industri IHT.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.