Pemerintah: Biaya "Lockdown" Lebih Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 5 Juli 2021.

Pemerintah memilih mempertebal ataupun memperketat PPKM Mikro dalam dua minggu ke depan alih-alih lockdown.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, lockdown tak dipilih karena biayanya terlampau mahal.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pengusaha Pasrah Pemerintah Perketat PPKM hingga Lockdown

"Kita hargai pandangan orang (yang mengusulkan) lockdown, tapi virusnya masih di situ. Kita lockdown sekarang, nanti penularan berikutnya, seterusnya. Cost-nya sangat mahal sekali," kata Iskandar dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, (23/6/2021).

Iskandar menuturkan, pemerintah tidak bisa memutuskan untuk memilih salah satu titik ekstrem, antara lockdown maupun terus menggenjot ekonomi.

Pasalnya berdasarkan pengalaman mencegah Covid-19 di dalam negeri, pemulihan ekonomi seharusnya beriringan dengan menekankan pada aspek kesehatan.

Pandemi Covid-19 yang ditanggulangi akan berdampak pada kebangkitan ekonomi.

"Kita tidak mungkin memulihkan ekonomi kalau Covid-19 tidak terkendali. Maka itu kalau lihat yang pertama, tentunya aspek kesehatan. Tapi kita tidak juga mau masyarakat kelaparan. Oleh karena itu pemulihan ekonomi sangat penting," beber dia.

Kalau lockdown, kata Iskandar, maka anggaran penanggulangan Covid-19 yang disediakan negara akan membengkak. Penyaluran yang telah digenjot selama ini pun akan percuma, contohnya pemberian kredit modal kerja (KMK) yang tengah gencar disalurkan perbankan.

Jika lockdown dilakukan, maka penyaluran KMK yang diberikan bank akan sia-sia. Dana tersebut tidak bisa dipakai untuk modal kerja baru karena usahanya kembali ditutup dan terdampak lockdown.

Baca juga: PHRI: Jika Lockdown Akhir Pekan Diterapkan, Ratusan Restoran Akan Tutup Permanen Tiap Bulan

"Modal kerja yang baru diberikan bank itu hangus. Oleh karena itu penyelarasan dengan kebijakan kesehatan dengan aspek ekonomi menjadi kunci keberhasilan kita bertahap," tutur Iskandar.

Lebih lanjut dia menyebut, PPKM Mikro yang diterapkan pemerintah pusat sudah bagus. Kendati pun begitu, tatanan di lapangan dan di tingkat bawah mesti diperkuat.

Tatanan di tingkat bawah ini kerap tidak terpantau sehingga masyarakat yang sudah jenuh setahun belakangan, akhirnya abai dengan protokol kesehatan.

"Pengendalian Covid-19 sangat penting karena itu necessary condition. Secara bertahap juga sudah sangat jelas pemulihan ekonomi, walau kita menghadapi tantangan baru dengan peningkatan pandemi Covid-19," tandas Iskandar.