Soal Implementasi SDGs di Tengah Pandemi, BPK Minta Pemerintah Lakukan Hal ini

Kompas.com - 23/06/2021, 15:40 WIB
Tangkapan layar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Agung Firman Sampurna dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1/2021). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah. ANTARA/AstridFaidlatulHabibah.Tangkapan layar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Agung Firman Sampurna dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1/2021). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemerintah sejumlah poin penting dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Review BPK atas Laporan Voluntary National Review SDGs (VNR SDGs) Tahun 2021.

"Hasil review VNR Tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil-hasil review sebelumnya dan hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implemantasi SDGs," tutur Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, dalam penyerahan Laporan Hasil Review, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: BPK Khawatirkan Bengkaknya Utang Pemerintah di Era Jokowi

Agung menyebutkan, rekomendasi pertama BPK ialah pengungkapan keberlanjutan sumber daya, relevansi data, dan informasi.

Kemudian, hal tersebut perlu diselaraskan dengan hasil pemeriksaan BPK.

Dalam rekomendasinya, BPK juga memandang perlu adanya sebuah sinergi dan kolaborasi Big Data dan Big Data Analytic untuk memastikan suatu integrasi dari sistem monitoring dan evaluasi implementasi SDGs ke depannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini hanya dapat terwujud melalui dukungan pemerintah, dalam hal ini Bappenas sebagai vocal point SDGs di Indonesia," ujar Agung.

Terkait dengan tema VNR SDGs Tahun 2021, yakni Sustainable and resilient recovery from the Covid-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda,Agung menilai sudah tepat melihat ketidakpastian yang diakibatkan Covid-19 masih sangat nyata.

Baca juga: BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

"Tema ini sangat relevan dan kontekstual dengan situasi penuh ketidakpastian yang sedang dihadapi saat ini," ucapnya.

Sementara itu Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, ini menjadi kali ketiga pemerintah menyerahkan VNR SDGs ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini kali ketiga, dimana Indonesia merupakan salah satu dari 9 negara yang menyampaikan VNR," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

Whats New
Penjelasan Kemendikbud soal Harga Laptop Pelajar Rp 10 Juta Per Unit

Penjelasan Kemendikbud soal Harga Laptop Pelajar Rp 10 Juta Per Unit

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X