Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Kompas.com - 24/06/2021, 19:00 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

Sumber Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum juga berakhir. Bahkan, kondisi pandemi di Tanah Air kembali memburuk.

Data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Kamis (24/6/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 20.574 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor tertinggi jumlah kasus harian selama pandemi berlangung di Tanah Air.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.053.995 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Pemerintah: Biaya Lockdown Lebih Mahal

Untuk di DKI Jakarta juga terjadi lonjakan kasus baru Covid-19 sebanyak 7.505 kasus pada hari ini. kasus baru itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap 20.460 orang yang dites PCR hari ini.

Dengan lonjakan kasus tersebut, kasus aktif Covid-19 di Jakarta kini berada di angka 40.900 kasus. Sementara jumlah kasus Covid-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 494.462 kasus.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 445.450 dan total 8.112 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7 persen

Melihat fenomena tersebut, sejumlah pihak menyarankan pemerintah melakukan lockdown.

Namun, pemerintah menilai langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

PPKM Mikro dianggap tepat lantaran mampu mengendalikan laju penularan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

Selain itu, opsi lockdown tak diambil pemerintah karena dianggap biayanya terlalu mahal.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pengusaha Pasrah Pemerintah Perketat PPKM hingga Lockdown

Lantas, berapa perkiraan biaya jika Jakarta menerapkan lockdown?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat DKI Jakarta jika diberlakukan lockdown.

Kepala Negara mengatakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 550 miliar per hari.

"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari," ujar Jokowi saat diwawancarai di program TV Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

Najwa Shihab lantas bertanya pada Jokowi apakah hal itu menunjukkan pemerintah tak memiliki cukup dana untuk menerapkan lockdown?

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membantah. Ia mengatakan, pemerintah tak ingin meniru negara lain yang memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Menurut Jokowi, tak ada negara yang sukses memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan melakukan lockdown.

Jika melihat perkiraan biaya yang diungkap Jokowi, maka biaya yang dibutuhkan pemerintah jika DKI Jakarta menerapkan lockdown selama 14 hari adalah Rp 7,7 triliun.

Tentu saja angka ini merupakan perkiraan biayanya saja. Bisa saja angka tersebut lebih besar maupun lebih besar dari perkiraan.

Baca juga: PHRI: Jika Lockdown Akhir Pekan Diterapkan, Ratusan Restoran Akan Tutup Permanen Tiap Bulan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Kompas.com
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com