[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Kompas.com - 25/06/2021, 07:17 WIB
 Seorang petugas sedang membersihkan area Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan online, klaim BPJS Ketenagakerjaan, Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Dok. BPJS Ketenagakerjaan Seorang petugas sedang membersihkan area Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan online, klaim BPJS Ketenagakerjaan, Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek diminta segera membuat mekanisme cut loss secara jelas dan tegas pada investasi saham dan reksadana.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar.

Rekomendasi itu diberikan setelah BPK telah menemukan permasalahan dalam pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 - 15 November 2020.

Baca juga: Aset Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Naik 13 Persen di 2020

Berita tersebut memuncaki deretan berita populer Money hari ini, Jumat (25/6/2021).

Selain itu, ada pula berita menarik lainnya yang sayang Anda lewatkan.

1. BPK Minta BP Jamsostek Lepas Saham-saham Ini

Guna mengantisipasi potensi kerugian lebih besar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta BPJS Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek segera membuat mekanisme cut loss secara jelas dan tegas pada investasi saham dan reksadana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian mempertimbangkan untuk melakukan take profit atau cut loss pada saham-saham yang tidak ditransaksikan antara lain saham Salim Ivomas Pratama (SIMP), Karakatau Steel (KRAS), Garuda Indonesia (GIAA), Astra Agro Lestari (AALI), London Sumatera Indosia (LSIP), dan Indo Tambangraya Megah (ITMG)," tulis BPK dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) Semester II 2020 yang dikutip pada Rabu (23/6/2021).

Selain itu, BPK meminta BPJS untuk melakukan rekomposisi kepemilikan reksadana guna mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan kondisi pasar dengan mempertimbangkan risiko dan hasil investasi yang lebih optimal.

Baca selengkapnya di sini

2. BPK Khawatir RI Tak Sanggup Bayar Utang, Muhammadiyah: Jangan Dianggap Enteng

Muhammadiyah turut mengomentari kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kemampuan pemerintah membayar utang yang menggunung akibat pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.